Dilematika Hukum Penyebaran Ajaran Komunisme di Indonesia

ilustrasi. (ist)

Penulis: Andri Yanto
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

TRASBERITA.COM — Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober akan kembali menjelang dalam beberapa waktu.

Bacaan Lainnya

Momentum gagalnya kaum kiri dalam upaya kup  G30/PKI 56 tahun lalu sekaligus menandai berakhirnya eksistensi ajaran Komunis, Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Jauh sebelum momentum ini tiba, komunisme adalah paham yang demikian berpengaruh, turut bahu-membahu dalam pergerakan, dan bahkan menjadi salah satu pilar politik cetusan Bung Karno, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom).

Pasca 65, berbekal Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), bakal presiden kedua RI, Soeharto memulai era Orde Baru dengan pembersihan unsur-unsur kebangsaan dari kaum komunis.

Ekskalasi gerakan ini bukan hanya menghilangkan pengaruh dan hak politik, melainkan juga turut memberangus tuntas potensi penyebaran ajaran komunisme dengan segala bentuknya dari tanah air.

Selain faktor historis dan politik, limitasi oportunitas penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme dan Lenininisme juga mendapat bentuk bakunya dalam tataran yuridis melalui Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Pasal 2 ketetapan tersebut berbunyi “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang.”

Meski demikian, untuk kepentingan tertentu, pengkajian terhadap komunis, marxisme-leninisme dapat dilakukan secara terbatas.

Hal ini linear sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Tap MPR yang sama, yang berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham komunisme/marxisme-leninisme di universitas-universitas dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-undangan untuk pengamanan”.

Dalam tataran politis, meski Tap MPR memberi keluangan kesempatan untuk tetap melalukan pengkajian dengan syarat tertentu guna pengamanan Pancasila, namun hal ini juga masih sangat terbatas lantaran tensi politik Orba yang represif terhadap segala bentuk ajaran komunisme.

Trauma sejarah dengan kudeta yang berujung pada tewasnya pimpinan ABRI masih menjadi bagian stigma masyarakat untuk ‘menghindar’ dari segala pengaruh dan ajaran-ajaran komunisme.

Dasar Hukum 

Era reformasi menandai kebaruan paradigma politik Indonesia, salah satunya dalam bidang hak asasi kebebasan memperoleh informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Secara substantif, Pasal 28F memberi jaminan konstitusional bagi setiap orang untuk secara bertanggungjawab memperoleh dan mengelola informasi demi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Hal ini, tentu saja, termasuk dalam hal ideologi dan pandangan-pandangan politik.

Selanjutnya, berkaitan dengan amanah Pasal 3 Tap MPR XXV/1966 yang mengatribusikan kepada pemerintah untuk menerbitkan perundang-undangan guna pengamanan, pada 1999 pemerintah meneken Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dalam regulasi ini, larangan terhadap penyebaran ajaran komunisme, marxisme-leninisme diatur dengan ancaman sanksi melalui pasal 107a yang berbunyi,

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Sifat delik dalam pasal 107a adalah formil, dan berbeda dengan ketentuan lanjutanya dalam Pasal 107b, 107c, 107d, 107e dan 107f yang bersifat materiil, dengan kata lain, setiap orang dapat dijerat olehnya hanya dengan melakukan pelanggaran unsur-unsur delik dalam pasal tersebut.

Adapun unsur-unsur yang dimaksud, dapat diperinci dalam 3 bagian, yakni penyebaran ajaran itu dilakukan secara melawan hukum, dilakukan di muka umum, dan melalui media apapun, baik lisan maupun tulisan.

Dua unsur terakhir, yakni dilakukan di muka umum dan melalui media, barangkali adalah a priori dan dapat dipahami secara inklusif.

Namun, interpretasi kata “melawan hukum” dalam pasal ini adalah hal yang seharusnya dijelaskan secara lebih lanjut, meski nyatanya hal ini tidak terdapat dapat UU No.27/1999.

Ketidakjelasan pengertian “melawan hukum” ini sebetulnya bisa menjadi polemik dan dilematika status hukum, dalam hal terjadi kasus konkret dalam masyarakat.
Apabila mengacu pada KUHP, pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) dalam konteks formil berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, dengan ancaman sanksi.

Masalahnya, UU No.27/1999 tidak memberikan kejelasan mengenai batasan penyebaran seperti apa yang dikategorikan sebagai melawan hukum, dan tentu pula, seperti apa yang dikategorikan tidak melawan hukum.

Terhadap delik ini, kita dapat mengambil contoh diskusi keilmuan mahasiswa diluar lingkungan kampus yang membicaran seputar ajaran komunisme bersama kelompoknya.

Dalam ketentuan formil Pasal 107a, perbuatan tersebut berpotensi dapat dipidana. Pertama, karena dilakukan dimuka umum. Kedua, dilakukan dengan media lisan.

Unsur ketiga, dan yang menjadi penentu adalah, apakah perbuatan diskusi tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.

Hal yang sama berlaku bagi pengajar, seperti dosen, guru, senior atau tokoh yang menyebarkan paham komunisme terhadap anak didiknya.

Satu-satunya penentu apakah perbuatan itu dapat dipidana, adalah bagaimana hakim (atau aparat) menginterpretasi kata “melawan hukum” dan pengkategorisasian perbuatan itu didalamnya.

Disini kemudian menjadi krusial, mengapa seharusnya dicantumkan klasifikasi atau aturan penjelas terkait frasa melawan hukum itu, guna meletakan jaminan kepastian dan memperjelas sejauh mana hak perolehan dan penyebaran informasi ajaran komunisme dapat dilakukan.
Meski kita tidak menolak fakta, bahwa PKI adalah partai yang terlarang dan segala simbol yang berkaitan denganya juga tidak diperkenankan keberadaanya, namun kita juga tidak dapat menutup fakta bahwa komunisme, marxisme-leninisme dan sintetis-sintesis ajaran yang berkaitan denganya juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang diajaran dilingkungan universitas.

Dalam kajian ilmu sosial, hukum, dan politik, paham-paham tersebut ‘makanan’ sehari-hari yang lazim didiskusikan.

Larangan dan Razia Buku Kiri

Pada Januari 2019, aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri di Sumatera Barat melakukan razia terhadap buku-buku yang disinyalir berhalauan kiri.

Dua pekan sebelumnya, aparat gabungan di Jawa Tengah juga melakukan razia dengan menyita ratusan eksemplar buku-buku yang memuat tulisan berkaitan dengan paham komunisme, marxisme-leninisme hingga pembahasan seputar G30S/PKI.

Dasar hukum yang digunakan jelas, ialah Tap MPRS XXV/1965.

Fenomena penyitaan, razia dan bahkan pembakaran buku-buku berhalauan kiri, terkhusus yang berkaitan dengan komunisme telah marak terjadi sejak orde baru hingga saat ini.

Hal seperti ini pada dasarnya juga merupakan ekstensi dampak dari ketidakjelasan batasan regulasi dalam mengkonsepsikan larangan penyebaran komunisme itu.

Jika buku-buku demikian dilarang di pasaran, lantas bagaimana delik hukum berlaku bagi para penulis dengan tema-tema berhalauan kiri?

Tanpa interpretasi yang jelas, tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak bernilai kepastian.

Jika buku-buku kiri itu dilarang dan dirazia pada 2019, lantas seharusnya, semua buku yang sama, atau bertema sama harus ditarik dari pasaran secara tuntas lantaran bersifat melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 107a UU No.27/1999.

Hal demikian penting, juga guna memberi ruang batas bagi masyarakat, dalam dan bentuk apa saja pembahasan dan pengkajian paham kiri itu dapat dilaksanakan.

Urgensi kepastian hukum pidana untuk memperjelas lingkup batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, berkaitan dengan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme semakin kuat terlebih di era kebebasan akses informasi saat ini.

Tentunya, hal ini juga menjadi langkah preventif hukum guna menghindari adanya potensi kriminasisasi prosedural-formil oleh pemerintah terhadap orang-orang yang berkaitan dengan diskusi-diskusi ajaran tersebut.

Selain itu, juga guna mengefektifkan jerat hukum bagi orang-orang meyebarkanya secara melawan hukum.

Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum sebagaimana dalam Pasal 3 UUD 1945, Indonesia harus berkomitmen dan melakukan upaya-upaya guna menghindari adanya dilematika, misinterpretasi dan miskonsepsi terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. (TRAS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *