M. Taufik Koriyanto, Ketua DPC Partai Gerindra Bangka
Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
SUNGAILIAT, TRASBERITA.COM — Wakil Ketua DPRD Bangka sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Bangka, M. Taufik Koriyanto, menyentil sikap salah seorang anggota DPRD Bangka sebagai politisi norak dan kampungan.
Sentilan itu disampaikan Taufik menyikapi pernyataan salah seorang Anggota DPRD Bangka di salah satu media online yang menuding Pj Bupati Bangka M. Haris melakukan manuver terkait defisit APBD tahun 2023 yang mencapai 147 miliar.
“Sebagai salah seorang unsur pimpinan dewan, saya menyayangkan tudingan seperti itu (Pj Bupati melakukan manuver). Karena sepemahaman saya apa yang sedang dilakukan oleh Pj Bupati sudah tepat. Beliau kan sedang melakukan identifikasi persoalannya kenapa APBD sampai defisit dan kemudian merumuskan langkah-langkah sebagai jalan keluar. Kok bisa-bisanya dicurigai melakukan manuver,” sanggah Taufik yang juga Ketua MD KAHMI Bangka ini.
Mantan advokat muda ini menegaskan, statement atau tudingan yang tidak mendasar seperti itu, menunjukkan sikap yang belum dewasa dalam berpolitik.
“Tudingan salah seorang Anggota DPRD yang ditujukan kepada Pj Bupati itu tak mendasar, norak dan kampungan. Dewasa sedikitlah dalam berpolitik, pahami persoalannya baru berkomentar ke media. Jangan jadi politisi norak dan kampungan,” kata Taufik.
Menurut Taufik, sikap dan tindakan Pj Bupati Bangka yang menyampaikan kepada publik terkait defisit APBD senilai 147 miliar adalah wajar, sehingga masyarakat Kabupaten Bangka paham dan mengerti apa yang sedang terjadi dengan anggaran keuangan di pemerintahan.
Lagi pula, lanjut Taufik, apa yang diutarakan oleh Pj Bupati Bangka itu sudah tepat mengingat pengelolaan APBD harus transfaran, efesien, efektif dan akuntabel.
“Jadi apa yang dilakukan oleh beliau saya pikir sudah sangat tepat. Bukan sedang melakukan manuver seperti tudingan itu,” imbuh Taufik.
Taufik juga mengkritisi tudingan yang menyebut dirinya lempar batu sembunyi tangan.
“Fraksi Gerindra sangat tegas, tidak pernah menunjukan sikap lempar batu sembunyi tangan sebagaimana tudingan sejumlah pihak. Karena kami mengerti dan paham apa yang sedang terjadi dalam proses pembelanjaan pada APBD tahun 2023. Jadi adalah wajar apabila Fraksi Gerindra menduga terjadi kebocoran anggaran pada APBD Bangka tahun 2023 dari mulai perencanaan, pendapatan sampai pemeriksaan di OPD terkait. Maka wajar kami tidak dapat menerima dan menyetujui APBD Perubahan tahun 2023,” tegas Taufik.
Lebih lanjut Taufik mengatakan, salah satu fungsi anggota dewan adalah melakukan pengawasan.
“Wajib hukumnya bagi kami dari Fraksi Gerindra untuk melakukan pengawasan apalagi dalam pengelolaan keuangan daerah yang nilainya cukup fantastis dalam satu tahun sebesar 1,5 triliun. Kita memahami selama ini yang melakukan pengelolaan keuangan adalah pihak eksekutif, jadi kami di legislatif wajib melakukan pengawas atas pembelanjaan keuangan daerah tersebut. Bukan lempar batu sembunyi tangan,” beber Taufik.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Bangka tanggal 30 September 2023, melalui Pendapat akhir Fraksi Gerindra dengan tegas menolak dan tidak dapat menerima RAPBD Perubahan Tahun 2023, dikarenakan tidak transparannya Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka kepada Banggar DPRD Bangka pada saat pembahasan anggaran perubahan tahun 2023 tersebut.
“Keputusan yang diambil oleh Fraksi Gerindra sudah tepat agar ke depan menjadi pembelajaran bagi pihak eksekutif,” ujar Taufik.
Ia juga menegaskan atas nama Fraksi Gerindra, pihaknya tidak menyesalkan apa yang telah disikapi terhadap APBD Perubahan tahun 2023 yang mengalami defisit 147 miliar.
“Harapan kami persoalan ini menjadi pembelajaran buat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kedepannya. Jadi jika ada anggota dewan yang menyesalkan sikap dari Fraksi Gerindra ini, saya sampaikan bahwa yang bersangkutan dasar norak dan kampungan,” tandasnya.
Menurut Taufik, anggota dewan yang dimaksud mestinya harus paham dan lebih mengerti dengan kondisi keuangan daerah.
“Hampir satu periode dia menjadi Ketua Komisi 2 dan duduk di Banggar DPRD Bangka, tentunya sangat paham dan mengerti kondisi keuangan Kabupaten Bangka dari mulai perencanaan, penganggaranan sampai dengan pembelanjaan. Kalau defisit kita sampaikan ke publik defisit, kalau silva sampaikan ke publik silva. Ini malah menunjukan sikap sebagai politisi kampungan yang tidak boleh orang lain memberikan keritikan,” sindir Taufik.
Taufik jugan mengingatkan, anggota dewan digaji untuk berbicara, melakukan pengawasan atas kinerja eksekutif, bukan justeru membela eksekutif yang jelas-jelas tidak transparan mengelola anggaran.
“Kita dipilih oleh rakyat tentu untuk mengawasi seluruh kinerja dan program yang dicanangkan oleh eksekutif agar pembangunan terus berkelanjutan dan tidak menyimpang dari RPJMD selama 5 tahun yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih,” jelas Taufik.
Sementara itu, Pj Bupati Bangka M. Haris, dikonfirmasi terkait tudingan anggota dewan yang menyebut dirinya sedang bermanuver terkait defisit APBD Kabupaten Bangka tahun 2023, mengatakan jika dirinya akan bekerja maksimal dan sedang mencari langkah tepat terkat defisit anggaran yang saat ini sedang dialami oleh Kabupaten Bangka.
“Tugas saya bekerja. Bekerja maksimal agar kita segera keluar dari persoalan defisit anggaran. Selain itu tugas yang tak kalah penting juga sedang menunggu. Izinkan saya untuk bekerja dan berharap bimbingan dan arahan,” tandas Haris menjawab Trasberita.com, Minggu (8/19/2023) malam. (Tras)
