Penulis: AKA | Editor: Ahmad Karim Amrullah
TRASBERITA.COM – Majelis Umum PBB atau majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi sidang darurat untuk membahas situasi krisis yang melanda Ukraina, Rabu (23/02/2022).
Amanat utama dari sidang tersebut yang disampaikan oleh Presiden Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal PBB adalah untuk mendesak penyelesaian konflik militer antara Rusia dan Ukraina telah hadir selama beberapa waktu, di mana Ukraina timur telah menjadi lokasi perang proksi antara kedua negara yang sangat membahayakan saat ini. Serta mencegah perselisihan tersebut demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Begitu juga tak lain untuk mengingat Piagam PBB dan tujuan organisasi internasional tersebut, yang dibangun di atas kehancuran setelah Perang Dunia II (PD) agar tidak terjadi konflik global dan perang dingin yang serupa.
Adapaun pertimbangan dan amanat tersebut dinyatakan setelah Negara Rusia di bawah rezim Vladimir Putin, menandatangani dekrit yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang mana kedua wilayah tersbut merupakan zona kekuasaan separatis pro-Rusia di Ukraina.
Donetsk dan Luhansk terkunci dalam konflik bersenjata dengan tentara Kiev sejak pemberontakan yang didukung Kremlin, kemudian disusulnya pencaplokan Crimea (Semenanjung Krimea) atau aneksasi Krimea oleh Rusia yang terjadi pada tahun 2014 lalu. Namun kemerdekaan wilayah tersebut yang diproklamasikan setelah referendum tidak pernah diakui oleh dunia.
Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Abdulla Shahid, menyampaikan pidato pembukaannya dalam sesi darurat tersebut untuk menghentikan resolusi “agresi militer” Rusia terhadap Ukraina di Majelis Umum PBB.
“Untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang, yang telah dua kali kami alami dan membawa derita yang tak bisa diungkapkan bagi kemanusiaan. Dan kalimat ini adalah dorongan utama bagi pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena para pendirinya menderita akibat kehancuran Perang Dunia ke-2 yang didirikan pada tahun 1945.” tukasnya, saat pembukaan pidato.
Menurut Pasal 1 Piagam PBB, Shahid mengatakan, perselisihan atau situasi di mana perdamaian yang cacat dan bisa runtuh harus diselesaikan dengan cara damai dan sejalan dengan keadilan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
“Oleh karena itu, salah satu tujuan PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan aturan hukum,” katanya.
Dalam sidang utama tersebut, ia juga mendeklarasikan agar setiap negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan sistem demokrasi harus mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengingatkan tujuan serta resolusinya.
“Jika dalam 77 tahun terakhir keberadaan PBB telah mengajarkan kita suatu hal, perdamaian yang tidak dicapai atau bertahan melalui keterlibatan militer, maka melalui solusi politik,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa cara paling efektif untuk mengurangi penderitaan dan kehancuran manusia yang sangat besar dari konflik dan konsekuensinya adalah dengan mencegah konflik tersebut sejak awal.
Sekjen PBB: Resolusi itu Tidak Sesuai dengan Piagam PBB
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan kembali bahwa keputusan Negara Federasi Rusia untuk mengakui apa yang disebut “kemerdekaan” bagi wilayah Donetsk dan Luhansk, merupakan pelanggaran integritas teritorial dan wilayah hukum kedaulatan Ukraina, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.
“Di sini, di ruang yang terhormat ini, saya harus menekankan bahwa tindakan ini juga bertentangan dengan resolusi bersejarah yang diadopsi oleh Majelis Umum lebih dari setengah abad yang lalu. Saya mengacu hal ini pada deklarasi prinsip-prinsip Hukum Internasional terkait pengiktirafan hak-hak dalam meningkatkan keharmonian dan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa apa yang disebut “Deklarasi Hubungan Persahabatan” Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi selama sesi Majelis Umum pada kesempatan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi tersebut mengidentifikasi beberapa prinsip penting yang terkait erat dengan sesi khusus dan darurat ini.
Ia secara khusus mengacu pada prinsip kesetaraan kedaulatan negara, penekanan pada pelanggaran–serta tidak dapat diganggu gugatnya integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara–dan resolusi Majelis Umum yang sepenuhnya mendukung kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Ukraina, dalam batas-batasnya yang diakui secara hukum internasional.
“Perjanjian Minsk atau upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Federasi Rusia di timur Ukraina– yang disetujui oleh Dewan Keamanan dan saya sangat mendukungnya sejak awal–keberadaaanya di unit perawatan intensif berkat sejumlah perangkat pendukung kehidupan. Tapi sekarang perangkat ini telah terputus,” katanya.
Ia pun menyatakan solidaritasnya dan mendukung rakyat Ukraina melalui operasi kemanusiaan dan upaya hak asasi manusia. Ia juga menyerukan gencatan senjata segera dan penegakan kembali supremasi hukum.
Seperti yang saya katakan, ini adalah waktu yang tepat untuk de-eskalasi. Ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke dialog dan negosiasi. Saya pikir krisis saat ini pada akhirnya akan sangat merugikan Ukraina dan Federasi Rusia,” tutupnya.
Dunia Sedang Menghadapi “Momen Bahaya”
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres sempat membuat permohonan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk menghentikan perang ‘atas nama kemanusiaan’.
“Presiden Putin, atas nama kemanusiaan, bawa pasukan Anda kembali ke Rusia,” kata Guterres, berbicara setelah pertemuan darurat Dewan Keamanan di Ukraina pada menit-menit terakhir pada Rabu (23/2/2022), setelah pemimpin Rusia itu mengumumkan operasi militer di Ukraina timur seperti dilansir Reuters.
Ia mengatakan serangan Rusia di Ukraina, adalah “momen paling menyedihkan” dari masa jabatannya selama lima tahun.
Dan Ia memperingatkan bahwa “dunia kita sedang menghadapi momen bahaya” atas krisis tersebut. Dan mencatat bahwa perkembangan terakhir mengenai Ukraina adalah sumber keprihatinan serius.
“Sudah waktunya untuk menahan diri, bertindak logis, menciptakan ketenangan dengan melakuan de-eskalasi. Tidak ada ruang bagi tindakan dan pernyataan yang akan membawa situasi berbahaya ini ke jurang maut.” tambah Guterres.
Ia juga menjelaskan bahwa waktunya telah tiba untuk menetapkan gencatan senjata dan kembali ke jalur dialog dan melakukan negosiasi untuk menyelamatkan orang-orang di Ukraina dan luar negeri dari bencana perang.
Perang akan menyebabkan kematian dan pengungsian dan orang-orang akan kehilangan harapan di masa depan, kata Guterres, seraya menambahkan tindakan Rusia akan membahayakan ekonomi global.
“Jika konflik di Ukraina meluas, dunia dapat melihat skala dan tingkat keparahan krisis yang tidak terlihat selama bertahun-tahun,” ungkapnya.
Kemudian ia mendesak semua pihak untuk memanfaatkan sepenuhnya Pasal 33 Piagam dan berbagai perangkatnya untuk penyelesaian konflik secara damai.
“Yang jelas bagi saya adalah bahwa perang ini tidak masuk akal,” kata Guterres.
Ia pun menekankan bahwa itu melanggar Piagam PBB, dan jika tidak berhenti akan menyebabkan tingkat penderitaan yang belum pernah dihadapi Eropa, setidaknya sejak krisis Balkan di Yugoslavia sejak awal 1990-an. (Tras – Sosial Politik)
