PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap penerapan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) guna memastikan sistem tersebut benar-benar memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mengurus administrasi perikanan.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, dengan menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Wakil Ketua DPRD Babel, Kamis (25/6/2026). Edi Nasapta mengatakan, rapat evaluasi ini digelar untuk mendengarkan secara langsung perkembangan implementasi E-BKP di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi nelayan.
“Kami ingin memastikan penerapan E-BKP ini benar-benar memberikan kemudahan bagi nelayan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menjadi hambatan bagi mereka dalam menjalankan aktivitas usaha perikanan,” kata Edi.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan di sektor perikanan merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan tata kelola dan pengawasan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat nelayan.
“Kita mendukung upaya modernisasi sistem pelayanan melalui E-BKP, tetapi harus dipastikan nelayan dapat mengakses dan menggunakannya dengan mudah. Jika masih ada kendala, tentu perlu dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel juga meminta DKP Babel terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada nelayan agar proses adaptasi terhadap sistem elektronik dapat berjalan lebih optimal. Edi menegaskan, DPRD Babel akan terus mengawal implementasi E-BKP agar tujuan peningkatan tata kelola perikanan dapat tercapai tanpa mengurangi kenyamanan dan kemudahan nelayan dalam berusaha.
“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada nelayan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif. Pada akhirnya, kebijakan yang diterapkan harus berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan nelayan Bangka Belitung,” tegasnya.
Melalui evaluasi ini, DPRD Babel berharap penerapan E-BKP dapat berjalan semakin baik, mendukung pengelolaan sektor perikanan yang lebih tertib, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*/tras)
