Hercules dan PTN Khonghucu

Penulis: Prof Bustami Rahman

MINGGU-minggu ini ramailah di Bangka masyarakat berdebat tentang dua hal.

Pertama tentang berita seorang tokoh yang dikenal bernama Hercules yang dikabarkan telah mengantongi izin tambang resmi di Bangka Selatan (dikutip dari Bangkapos.com 27 Mei 2022).

Yang kedua, tentang berita rencana dibangunnya Perguruan Tinggi Negeri Khonghucu di Bangka Tengah (dikutip dari Kompas.com 2  Juni 2022).

Kedua-dua ‘kasus’ ini, menurut berita itu mendapat penolakan dari kelompok masyarakat di dua Kabupaten yang bertetangga dekat ini.

Kasus Hercules ditolak karena kawasan pantai Batu Perahu, Merbau, dan Tanjung Ketapang adalah wilayah tradisi nelayan menyungkur udang sebagai bahan utama pembuatan belacan (terasi) Toboali yang sangat terkenal itu.

Bayangkan jika kawasan itu diacak-adut oleh tambang atau terkena dampak eksploitasi tambang oleh PIP CV Timor Ramelau milik Hercules itu.

Hancurlah habitat udang sungkur dan sirnalah kearifan lokal yang sejak dahulu kala telah mensejahterakan masyarakat pantai Toboali.

Kasus PTN Khonghucu lain lagi. Melalui Mehoa, ketua DPRD Bangka Tengah menyebut pembangunan PTN Khonghucu akan mendapat pembiayaan dari pusat.

Namun, lagi-lagi mendapat penolakan dari kelompok masyarakat, Jika ada gejala penolakan tentu pihak berwenang akan melihatnya sebagai kasus yang kemungkinan masih bermasalah di tengah masyarakat.

Sepertinya kita-kita ini mengambil keputusan melalui kebijakan publik selalu lebih berat berpihak pada ranah hukum positif.

Jika hukum positif mengatakan ‘boleh’ atau ‘dapat’, maka semuanya dianggap ‘halallan toyyibah’, halal dan baik.

Lanjut saja dan jika ada halangan atau keberatan masyarakat, ajukan ke lembaga peradilan. Sulit bagi masyarakat untuk menang karena hukum positif itu digunakan sebagai pegangan hukum utama dan hampir satu-satunya sumber hukum.

Padahal, sumber hukum di dalam masyarakat yang seharusnya masih tetap dihargai sebagai norma hukum kurang digunakan dalam merumuskan aturan hukum positif.

Hukum positif menjadi terlepas dari cara pandang holistis dan menjadi kering dari nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang bermutu tinggi dalam peradaban kita.

Ada konflik dari dua posisi normatif yang harus diingat kembali oleh para pengkaji hukum terutama para pemangku kebijakan di negeri ini.

Di satu sisi adalah norma hukum positif yang telah ‘kadung’ tertera di kitab undang-undang dan segala peraturan turunannya.

Di sisi yang lain yang masih hidup dan terang benderang adalah norma sosial budaya yang sering kita sebut sebagai nilai-nilai kearifan lokal.

Nilai ini masih hidup dengan segar dan jangan sekali-kali dianggap mati.
Selagi kita mengabaikan norma sosial budaya sebagai kearifan lokal, maka selama itu pula akan terjadi konflik di tengah masyarakat.

Padahal, di dalam kearifan lokal selalu padanya terkandung nilai peradaban yang tinggi mutunya. Misalnya, prinsip pembangunan berkelanjutan yang terkenal itu belajarnya dari kearifan lokal.

Jadi kita perlu belajar mendalam dari orang Badui terutama Badui Dalam.
Sangat dekat di Bangka, belajarlah dengan Urang Lom.

Konsep ‘sustainable development’ tersimpan di sana. Peradaban kuno yang hebat-hebat di Eropa misalnya, masih terekam jelas di sana.

Kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila dengan mengusung tema mendukung peradaban dunia. Sebelum dukung mendukung peradaban global itu, mbok ya dukung dululah peradaban lokal kita, kearifan lokal kita yang semakin hari semakin tergusur itu. (*/tras)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *