PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, menyoroti tajam meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai kondisi ini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius dari semua pihak.
Berdasarkan data yang dihimpun, dalam tiga bulan pertama tahun 2026, jumlah kasus telah mencapai lebih dari 30 persen dari total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat lebih dari 300 kasus.
Heryawandi menegaskan, pola kekerasan yang terjadi saat ini tidak lagi sederhana, bahkan mulai mengarah pada bentuk eksploitasi yang berdampak jangka panjang bagi korban.
“Penanganan tidak bisa lagi dengan cara biasa. Kita melihat pola kekerasan sudah mengarah pada eksploitasi, ini harus ditangani dengan langkah serius dan melibatkan lintas sektor,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan di Bangka Belitung.
Menurut Heryawandi, DPRD Babel melalui Komisi IV mendorong langkah konkret, seperti pengaktifan kembali Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), peningkatan pengawasan di lingkungan masyarakat, hingga wacana penerapan jam malam bagi pelajar sebagai upaya pencegahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan keluarga. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai potensi kekerasan, serta mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan di lingkungan sekitar.
“Semua pihak harus peduli. Jangan sampai kita terlambat bertindak, karena yang kita jaga adalah masa depan generasi Bangka Belitung,” pungkasnya. (Tras)
