Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
MENTOK, TRASBERITA.COM — Di sebuah wilayah yang tidak tercatat dalam peta kekuatan sinyal, pemerintah daerah Bangka Barat sedang mencoba melakukan sesuatu yang nyaris mustahil menghadirkan negara dalam bentuk gelombang tidak kasat mata. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Indra Cahaya, berdiri di garis depan persoalan itu untuk menghadapi kenyataan bahwa pembangunan digital tidak selalu dimulai dari teknologi, melainkan dari ketimpangan.
Dalam wawancara di Gedung Majapahit, Mentok, Senin (20/04/2026), Indra secara terbuka mengakui bahwa persoalan utama terletak pada belum meratanya pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan jaringan kabel serat optik. Kedua infrastruktur tersebut menjadi fondasi konektivitas, namun masih tersendat oleh biaya tinggi dan ketergantungan pada kebijakan pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Semua usulan daerah bermuara ke kementerian. Realisasinya sangat bergantung pada prioritas nasional,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar administratif. Namun di lapangan, ia menjelma menjadi kisah tentang desa-desa yang hidup di luar jangkauan jaringan, tentang anak-anak yang harus mendaki bukit untuk mengirim tugas dan tentang warga yang menunggu informasi seperti menunggu kabar dari dunia lain.
Di Desa Simpang Yul dan wilayah Belar, sinyal bukan sesuatu yang bisa diandalkan. Ia hadir seperti tamu tidak diundang dengan datang sebentar, lalu menghilang tanpa janji. Dalam ruang-ruang rumah yang sederhana, telepon genggam lebih sering menjadi benda mati ketimbang jendela dunia.
Seorang ibu di Belar, misalnya, harus menunggu anaknya pulang dari titik tertentu hanya untuk mengetahui kabar sekolah.
“Kalau tidak ada sinyal, ya kami tidak tahu apa-apa,” katanya lirih.
Di titik ini, persoalan jaringan berubah menjadi persoalan eksistensial siapa yang berhak terhubung dan siapa yang dibiarkan terputus?
Pemerintah daerah mencoba menjawab keterbatasan itu dengan langkah yang bersifat sementara menghadirkan internet dari langit. Melalui kerja sama dengan PT Telkom Indonesia, jaringan Wi-Fi berbasis satelit mulai diperkenalkan di beberapa wilayah blank spot.
Namun solusi ini lebih menyerupai tambalan daripada perbaikan. Kapasitas terbatas, kestabilan yang fluktuatif, serta jangkauan yang tidak menyeluruh menjadikan teknologi ini sebagai penyangga, bukan penyelesaian.
Di sisi lain, pembangunan BTS yang lebih permanen masih berada dalam koordinasi dengan Telkomsel. Surat telah dikirim, koordinasi telah dilakukan dan titik-titik prioritas telah dipetakan. Tetapi seperti banyak proyek infrastruktur lainnya, waktu menjadi variabel yang tidak pasti.
Di balik lambannya pembangunan, terdapat realitas yang jarang diucapkan secara terbuka, wilayah dengan nilai ekonomi rendah cenderung berada di urutan belakang dalam prioritas pembangunan.
Kabel serat optik membutuhkan investasi besar. Operator membutuhkan kepastian keuntungan. Di tengah logika itu, desa-desa terpencil sering kali kalah sebelum benar-benar diperhitungkan.
Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan politik pembangunan tentang bagaimana negara memutuskan siapa yang layak didahulukan.
Indra Cahaya menegaskan bahwa keterbatasan jaringan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Pelayanan administrasi, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari menjadi terhambat.
Namun dampak yang lebih dalam adalah tertundanya mobilitas sosial. Ketika akses informasi terhambat, maka peluang pun ikut menyempit. Anak-anak di wilayah blank spot tumbuh dengan keterbatasan yang tidak mereka pilih.
“Digitalisasi adalah kebutuhan. Tanpa jaringan, aktivitas masyarakat terganggu,” ujarnya.
Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan konsekuensi besar tanpa akses digital, masyarakat bukan hanya tertinggal mereka perlahan dilupakan.
Indra Cahaya menutup wawancara dengan nada optimistis. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Bupati Bangka Barat untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat, berharap ada percepatan dalam penetapan prioritas pembangunan.
Namun di luar ruang rapat dan dokumen resmi, waktu berjalan dengan ritmenya sendiri. Sementara itu, warga di desa-desa terpencil masih menunggu bukan hanya sinyal, tetapi pengakuan bahwa mereka bagian dari masa depan yang sama.
Di Bangka Barat, sinyal telah berubah menjadi lebih dari sekadar teknologi. Ia sebagai simbol kehadiran negara, indikator keadilan pembangunan, penentu siapa yang terhubung dengan dunia dan siapa yang tertinggal di pinggirnya.
Selama sinyal masih harus dicari ke tempat-tempat tinggi, selama itu pula pertanyaan akan terus menggema apakah pembangunan benar-benar menjangkau semua, atau hanya mereka yang sudah dekat dengan pusatnya? (Tras)
