Penulis: Belva Al Akhab
MENTOK, TRASBERITA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) terus memperkuat langkah strategis pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Fokus utama diarahkan pada penciptaan desa yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, berbasis optimalisasi potensi lokal dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Kepala Dinsos PMD Bangka Barat, Achmad Nursyandi, menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Setiap desa di Bangka Barat memiliki kekuatan dan karakteristik yang berbeda. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan potensi itu terpetakan dengan baik, dikelola secara profesional, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Achmad saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Achmad menjelaskan bahwa pengembangan desa dilakukan melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan terintegrasi, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan provinsi, hingga arah pembangunan nasional.
Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal.
Menurut Achmad, sektor unggulan desa di Bangka Barat sangat beragam, mulai dari perikanan pesisir, pertanian rakyat, pariwisata berbasis budaya dan alam, peternakan, hingga ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
“Desa harus mengenal dirinya sendiri. Ketika potensi lokal dikelola dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, desa tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional bahkan nasional,” tegasnya.
Selain pengembangan ekonomi, Dinsos PMD Bangka Barat menaruh perhatian serius pada penguatan tata kelola pemerintahan desa. Penataan administrasi, transparansi pengelolaan keuangan desa, sistem perencanaan, hingga pelayanan publik berbasis administrasi yang tertib menjadi fokus utama.
Langkah ini sejalan dengan prinsip good village governance, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai kajian pembangunan desa yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan desa (Sutoro Eko, 2015).
“Pemerintahan desa yang kuat dan profesional adalah syarat mutlak agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Achmad.
Dinsos PMD Bangka Barat memandang sumber daya manusia desa sebagai aset paling strategis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat terus dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan penguatan kelembagaan.
Pendekatan ini selaras dengan pandangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menempatkan pemberdayaan manusia desa sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan.
Dalam konteks penguatan ekonomi lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong sebagai instrumen utama pengelolaan potensi ekonomi desa. Berbagai sektor strategis dikembangkan melalui BUMDes, seperti pariwisata desa, pertanian terpadu, peternakan rakyat dan perikanan berbasis wilayah.
“BUMDes bukan sekadar badan usaha, tetapi alat kedaulatan ekonomi desa. Jika dikelola profesional, BUMDes mampu menjadi sumber pendapatan desa sekaligus membuka lapangan kerja,” jelas Achmad.
Sebagai bentuk inovasi, Dinsos PMD Bangka Barat menginisiasi Sekolah BUMDes sebagai ruang pembelajaran bagi pengelola usaha desa. Program ini menitikberatkan pada penguatan manajemen usaha, inovasi produk lokal, serta pemanfaatan teknologi digital dan digital marketing.
Transformasi digital desa dinilai krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian ekonomi desa digital yang menyebutkan bahwa akses pasar dan teknologi menjadi faktor kunci daya saing desa (World Bank, 2020).
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Koperasi Desa dan BUMDes. Sinergi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling melengkapi, kuat dan berkelanjutan.
Model kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam memperkuat rantai nilai ekonomi desa, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif.
Komitmen Dinsos PMD Bangka Barat dalam mendorong kemandirian desa merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan dan berbasis potensi lokal.
Dengan perencanaan terstruktur, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia, desa-desa di Bangka Barat diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. (Tras)
