Kesbangpol Babel, Fasilitasi Rakor Rencana Aksi Daerah P4GN

Diah Fitri Inayati, Kabid Ketahanan Sosial Budaya Badan Kesbangpola Babel

Penulis : Lia

PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Prekursor Narkotika (P4GN) dan Sinkronisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022.

Bacaan Lainnya

Acara yang berlangsung di Ballroom Bangka City Hotel, Selasa (11/04/2023) tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari tingkat kecamatan, kabupaten/provinsi seperti Bappeda, Inspektorat, Bakeuda, Kesbangpol, Polda, BNN.

Kabid Ketahan Sosial Budaya Badan Kesbangpola Babel, Diah Fitri Inayati, disela-sela acara menyebutkan bahwa kegiatan ini, juga merupakan bagian dari salah satu implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Deveopment Goals (SDGs) Desa.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mensinkronkan antara Permendes dan disandingkan dengan Inpres No.2 Tahun 2020 mengenai P4GN. Dari hasil sinkronisasi ini dapat diimplemetasikan untuk mensukseskan program rencana aksi P4GN tersebut khususnya juga di tingkat desa. Oleh karenanya dalam hal ini juga diperlukan upaya koordinasi antara desa dengan kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

“Maka melalui rakor ini, kami mengajak semua pihak untuk membangun dan memperkuat sinkronisasi dalam pelaksanaan Permendes dan Inpres terkait implementasi rencana aksi P4GN tersebut,” tambahnya.

Rakor ini berjalan sukses dengan pembahasannya sangat menarik. Meksi demikian, kata Diah, hasil dari rakor ini belum bisa ditarik kesimpulan akhirnya, karena masih ada beberapa hal yang masih harus dikaji ulang lebih komprehensif, apalagi ini menyangkut penganggaran desa untuk rencana P4GN.

“Makanya diharapkan pula peran OPD terkait di provinsi bisa ikut mensupport desa melalui kecamatan dan pemda kabupaten masing-masing agar dapat teranggarkan dengan baik, profesional, akutanbel,” dorong Diah didampingi sejumlah timnya. (tras-lia)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *