Ketua DPRD Basel Minta APH Bertindak, Pulau Lepar dan Pulau-Pulau Kecil Dihajar Tambang

Aktivitas tambang terlihat di kawasan hutan Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (3/9/2022). (Jobber/trasberita.com)

Editor : bangdoi ahada
BANGKASELATAN, TRASBERITA.COM — Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mengaku sedih, saat ini Pulau Lepar dan pulau-pulau kecil lainnya di wilayah Bangka Selatan dihajar aktivitas tambang.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta aparat penegak hukum (APH) di Bangka Belitung ini segera bertindak menertibakan aktivitas tambang dan alat berat yang kini menggasak hutan di Pulau-Pulau di wilayah Bangka Selatan.

Bacaan Lainnya

“Sedih, mendengar hutan di Pulau Lepar digasak aktivitas tambang. Sekitar dua tahun lalu, masyarakat sebenarnya sudah menolak segala aktivitas yang berkaitan dengan tambang, baik tambang darat maupun tambang laut di kawasan Pulau Lepar, Pongok dan pulau-pulau kecil lainnya,” ujar Erwin.

Diakui putra asli Tanjung Labu Pulau Lepar ini, pihaknya sebagai wakil rakyat sangat menyesalkan adanya aktivitas tambang yang menggunakan alat berat di Tanjung Labu dan sekitarnya.

“Saya sangat menyesalkan ada aktivitas tambang di wilayah Tanjung Labu, dengan menggunakan alat berat,” tukas Erwin Asmadi.

Pulau Lepar dan sekitarnya yang sudah dibidik Pemkab Bangka Selatan untuk dibangun menjadi ikon pariwisata Junjung Besaoh kedepan, tentu akan sulit terwujud, jika saat ini aktivitas tambang mulai merajelala di sana.

Keinginan Pemkab Basel untuk membangun dan menarik investor untuk mengelolah potensi wisata di Pulau Lepar dan pulau-pulau kecil akan sirna, jika tidak segera ditertibkan mulai sekarang.

“Kami mohon aparat penegak hukum maupun aparat yang berwenang terkait persoalan kerusakan lingkungan ini, untuk segera menindak tegas para pelaku tersebut. Jangan sampai pulau yang menjadi masa depan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan menjadi sirna,” ungkap Erwin.

Putra asal Tanjung Labu ini menyatakan sangat sedih dan prihatin, dengan perusakan alam yang masif terjadi di Pulau Lepar, yang sempat ditemui Tim Journalis Babel Bergerak (Jobber) pada Sabtu (3/8/2022).

” Apakah sebanding antara kerusakan alam dengan apa yang didapatkan saat ini, baik perusahaan maupun masyarakat,” tukas Erwin, kepada Tim Journalis Babel Bergerak (Jobber), Minggu (4/9/2022).

Sementara, menurut Erwin sudah sangat jelas, aturan dalam UU No 1 Tahun 2014, tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, yang merupakan perubahan atas undang – undang nomor 27 Tahun 2007.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil yang optimal.

Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.

Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, Serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Sebagai putra asli Pulau Lepar, dan sebagai wakil rakyat Kabupaten Bangka Selatan, meminta kepada pihak terkait untuk melakukan penindakan atas aktivitas merusak lingkungan di Pulau Lepar dan sekitarnya,” tegas Erwin.

Sebagai bentuk keprihatinan, Ketua DPRD Bangka Selatan ini sempat mengirimkan pantun ke redaksi Jobber:

Sungai Pangku ke Sarang Elang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Seharusnya pemerintah daerahnya harus tegas terhadap penambang ilegal …kl ingin daerah pariwisata kita maju..apabila ada aparat yg bermain tindak tegas aja…