Kisruh Rencana Aktivitas Pertambangan di Laut Merbau, Musani : Jangan Ciptakan Politik Adu Domba

TOBOALI, TRASBERITA– Rencana Aktivitas Penambangan Timah jenis Ponton Isap Produksi (PIP) yang akan dilakukan oleh mitra PT Timah di Laut Merbau, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) banyak menuai pro kontra.

Meski lokasi tersebut masuk kedalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah, namun rencana aktivitas pertambangan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat sekitar terutama yang bekerja sebagai nelayan.

Hal ini menuai komentar dari Anggota DPRD Basel, Musani.Menurutnya, meski Laut Merbau masuk kedalam WIUP namun masyarakat berhak menolak mengingat di lokasi tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan yang sudah berlangsung turun temurun.

” Penolakan tersebut bukan dilakukan sekali oleh warga sekitar, melainkan sudah berkali-kali.Artinya warga sekitar khususnya para nelayan benar benar serius mempertahankan wilayah laut Merbau dan sekitarnya dari aktivitas pertambangan timah, ” katanya, Jumat (27/05/2022).

Lebih lanjut ia mengatakan, PT Timah pasti sudah tau dengan penolakan tersebut dan mestinya harus memikirkan kembali rencana aktivitas pertambangan tersebut.

“Bukannya justru ingin mengadu domba antara masyarakat yang menolak dengan masyarakat atau mitra yang ingin melakukan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, ” katanya.

Dirinya mengingatkan, PT Timah jangan menggunakan politik zaman Belanda Devide Et Empera (Politik adu domba untuk menguasai-red) dalam hal ini.

” Apa harus ada korban dulu dalam konflik yang diciptakan baru PT Timah puas, itukah yang diinginkan PT Timah ?, ” katanya.

Dirinya menegaskan, Bangka Selatan tidak anti investasi sekalipun pertambangan.Akan tetapi jangan melakukan investasi di wilayah yang rawan konflik.

” Silahkan PT Timah mau bermitra dengan siapapun dan berinvestasi di Basel, tapi jika lokasi investasi menuai kontra dari masyarakat sekitar PT Timah harus legowo dan menghargai keputusan masyarakat.Bukannya justru menciptakan konflik atau adu domba antara masyarakat pro dan kontra, ” katanya.

Dirinya juga mengingatkan, agar masyarakat yang kontra cukup melakukan aksi aksi penolakan yang sah semisal demo atau audiensi.

” Saya ingin menghimbau masyarakat yang kontra dengan rencana aktivitas pertambangan tersebut untuk tidak melakukan aksi aksi yang melanggar aturan seperti pengerusakan dan lain lain, ” katanya.(tras)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *