KKP Segera Realisasikan Kebijakan Perlindungan untuk Nelayan Lumajang

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa. (ist)

JAKARTA, TRASBERITA.COM — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan status Gunung Semeru masih dalam level II atau status waspada, menyusul terjadinya Awan Panas Guguran (APG) pada Sabtu 4 Desember 2021.

Imbas awan panas tersebut, lima kecamatan di Lumajang, Jawa Timur terkena hujan abu vulkanik.

Bacaan Lainnya

Termasuk kecamatan dan desa – desa pesisir di Lumajang, Jawa Timur. Hampir semua terkena dampak abu vulkanik dari gunung Semeru menghujani desa pesisir seperti Desa Wotgalih, Desa Jatimulyo, Desa Pandanwangi, Pandanarum, Desa Selok Anyar, Desa Selok Awar-awar, Desa Bades dan Desa Bulurejo, Desa Tegalrejo, Desa Dampar, Desa Buluk Rejo, Desa Nguter dan Tegal Rejo. Semua desa ini, berada di pesisir selatan Pulau Jawa.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera berkoordinasi dengan pihak asuransi, perusahaan perikanan, dan stakeholder agar segera menyiapkan bantuan, jaminan dan donasi untuk membantu masyarakat pesisir yang terkena dampak semburan lava gunung semeru.

“Selama ini, PNBP nelayan Lumajang hanya ditarik dan belum maksimal dapat jaminan perlindungan. Karena saat ini erupsi vulkanik gunung Semeru yang dampaknya pada masyarakat pesisir lumajang. Pemerintah harus kembalikan penerimaan PNBP tersebut, dalam bentuk bantuan jaminan dan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir lumajang, seperti nelayan, pembudidaya, petani garam, rumput laut dan lainnya.” Kata Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, dalam siaran persnya, Minggu (5/12/2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga, segera mendata nelayan terdampak yang banyak mengalami kerugian. Terutama, antisipasi gempa seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Perlu KKP memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, gerai fasilitasi serta pendampingan kepada nelayan dan keluarganya. Karena dampak abu vulkanik ini sangat besar.” Kata Rusdianto

Kedepan, perlu juga diantisipasi. Karena hujan vulkanik juga dapat merusak ekosistem laut, sehingga terancam mengurangi produktifitas dan usaha nelayan penangkapan ikan.

Apalagi, daerah tambak sudah jelas terdampak paling mengalami kerugian.

“KKP harus menggerakkan seluruh industri perikanan agar memberikan CSRnya untuk pemulihan masyarakat pesisir yang terdampak abu vulkanik saat ini,” ujar Rusdianto. (TRAS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *