Komisi III DPRD Babel Gelar Rapat Perdana Bersama 5 OPD, Imam: Kita Harus Jemput Bola Program di Pusat

Editor: Bangdoi Ahada
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat kerja bersama mitra eksekutif, di Ruang Komisi III DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung, Rabu (30/10/2024).

Agenda rapat kerja dalam rangka Mendengarkan Pemaparan Program kerja OPD dan menjalin Silaturahmi antara Komisi III DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Mitra Eksekutif

Komisi III DPRD Babel yang hadir antara lain Ketua Taufik Rizani, A.MD, Wakil Ketua Imelda, S.A.P, Sekretaris  H Aksan Visyawan, S.ST., M.H dan para anggota Yogi Maulana, Johan Vigario, S.E, Leviyan, A.Md, Imam Wahyudi, S.IP., M.H, Bobby Prima Sandy Muslim, S.Ds, Syarifah Amelia, Zeki Yamani, S.H., M.H.

Didukung juga oleh Kartika Sari selaku Pengadministrasian Rapat dan Muhamad Fadhel Salazen, S.STP selaku Analis Dukungan Pengawasan.

Sementara itu, mitra Komisi III DPR Babel yang hadir antara lain Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang  dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi dan Sumber Daya  Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Perhubungan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagi Komisi III DPRD Babel, kegiatan ini dipandang perlu untuk melakukan pertemuan bersama OPD Mitra untuk menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dalam menunjang kinerja Komisi III kedepannya.

Rapat Komisi III bersama mitra eksekutif ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Taufik Rizani.

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung Imam Wahyudi meminta Pemprov Babel melalui dinas-dinas dan instansi harus lebih proaktif jemput bola program yang ada di pusat untuk dibawa ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Karena jika hanya bergantung kepada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung anggaran kita sangat terbatas. Karena itu, sehingga kita harus memanfaatkan relasi dan jaringan yang ada dipusat untuk membantu pembangunan yang ada di daerah,” ujar Imam.

Selain itu, kata Imam Wahyudi, yang juga Politisi PDI Perjuangan ini, kita harus lebih instensif dan masif lagi menjalin komunikasi yang baik antar eksekutif dan legislatif dan pemerintah pusat.

“Sehingga nantinya dapat membantu  kemampuan keuangan kita,” tukas Imam.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Babel Aksan Viksawan menyoroti persoalan jembatan di Desa Labu yang merupakan proyek pembangunan dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami minta Kepada Dinas PUPR tolong fasilitasi pertemuan Komisi III dengan Balai yang membidangi jalan untuk menjalin hubungan yang baik. Dan ada juga laporan masyarakat terkait Jembatan di Desa Labu yang mengalami keretakan dan hampir ambruk. Mohon Dinas PUPR dan mengambil langkah strategis mengingat jalan tersebut merupakan salah satu penunjang perekonomian,” ujar Aksan.

Hal berbeda yang disoroti Anggota Komisi III DPRD Babel lainnya.

Johan Vigario, S.E meminta Kepada Dinas Perhubungan untuk penerangan jalan agar menjadi prioritas.

“Karena ini sangat dibutuhkan warga. Dishub agar bisa mencari tahu apa yang menjadi permasalahan, sehingga menghambat jalan ke Tanjung Ular. Sedangkan untuk Dinas LHK agar dapat mengecek kembali perusahaan sawit karena masih ada yang menanam sawit di luar HGU,” ujarnya.

Hasil rapat kerja antara Komisi III DPRD Babel bersama mitra kerja dinas di lingkungan Pemprov Babel tersebut, antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 204 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 104 orang PHL yang tersebar di seluruh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 10 UPTD.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 9 UPTD KPHP dan KPHL serta 1 UPTD Laboratorium Lingkungan.

3. Jumlah luasan kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 567.000 Hektar atau 39% dari wilayah daratan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Kawasan Hutan.

4. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 71 orang PNS, 1 orang CPNS, 25 orang PHL. Dan memiliki 5 Bidang dan 1 Sekretariat.

5. Kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dengan pagu anggaran murni sebesar 22 miliar dengan pagu perubahan sebesar 19 miliar

6. Perencanaan yang tepat sehingga seluruh  kegiatan dan anggaran pada Bappeda  Prov.  Kep. Bangka Belitung  terealisasi dan terlaksana dengan baik.

7. Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dengan pagu anggaran murni 23 miliar dan anggaran perubahan 21 miliar.

8. Saat ini kewenangan perizinan urusan Logam dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Dan di Provinsi Pengelolaan urusan bukan logam dan batuan.

9. Sejauh ini terdapat sekitar 200 Perizinan namun baru 60 perizinan yang memiliki RKAB.

10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami banyak kekosongan pejabat. Besar harapan agar kekosongan ini segera terisi untuk menunjang kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitungm yang lebih baik.

11. Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran murni 22 miliar dengan realisasi sejauh ini 61% dan pagu anggaran perubahan 20 miliar.

12. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengurus Perhubungan Udara, Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut. Namun yang menjadi perhatian saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki pelabuhan. Padahal ini merupakan salah satu titik potensi penyerapan Pendapatan Asli Daerah.

13. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya meningkatkan konektifitas jalan dan perhubungan.

14. Dengan panjang Jalan Provinsi 850 km, maka membutuhkan kurang lebih 4000 titik lampu jalan, namun yang baru terpasang sekitar 1254 titik lampu penerangan jalan. Dengan estimasi anggaran 30 juta per titik.

15. Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 167 PNS dan 150 PHL dan 1 UPTD Pengawasan dan Pemeliharaan Peralatan PUPR.

16. Kegiatan  Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pagu anggaran APBD murni 225 dan anggaran perubahan 218 miliar dengan belanja modal 170 miliar.

17. Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Kep. Bangka Belitung masih banyak yang belum memenuhi standar dengan jumlah 850 km jalan Provinsi baru 270 km jalan yang memenuhi standar nasional dengan lebar diatas 7 meter.

18. Setiap tahun kemampuan daerah untuk pelebaran jalan baru sekitar 4-5 km per tahun nya. Dengan estimasi anggaran 6 miliar per km.

Dari hasil Rapat Pembahasan Komisi III dengan mitra OPD Pemprov Babel ini, Komisi III DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung berharap dengan terbentuknya AKD yang baru ini bisa terjalin komunikasi yang baik antara Komisi III dengan OPD mitra Komisi untuk bersinergi saling mendukung kinerja bersama agar terciptanya Bangka Belitung yang lebih baik.

Selain itu, perlunya  perencanaan yang matang dalam menganggarkan suatu program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas dan bersentuhan langsung kepada  masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Perlu juga koordinasi dengan legislatif dalam menganggarkan program dan kegiatan yang akan di usulkan menjadi skala prioritas dalam Pembangunan Daerah,” tukas Ketua Komisi III DPRD Babel Taufik Rizani. (*/tras)
Sumber: Notulen Rapat Komisi III DPRD Babel