Kritik Epistemologi Hukum: Paradigma Interpretatif Terhadap Filsafat Cartesian-‎Newtonian

Dewi Themis sosok yang dijadikan lambang keadilan hukum yang adil dan bijaksan yang coba dihadirkan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. (Tras/Doc. Istimewa)

Penulis: Andri Yanto | Editor: Ahmad Karim Amrullah

TRASBERITA.COM – Diskursus perkembangan hukum, sebagai tatanan nlai, asas, dan norma, memegang pernanan-peranan yang penting dalam kehidupan umat manusia. Kedudukan hukum yang dinotasikan sebagai sentra pedoman berperilaku, menempatkanya pada posisi yang mulia. Hukum, setidaknya sepanjang abad modern, dipandang sebagai teks yang tertutup, dengan simplifikasi diakronis dan tujuan-tujuan sublim.

Bacaan Lainnya

Asas dan frasa semacam kepastian hukum, legalitas, praduga tak bersalah, geen straf zunder schuld, kodifikasi, dan penyamarataan supremasi undang-undang sebagai sumber hukum yang “legal dan rasional”, adalah instrumen materialisasi yang melimitasi fetisisme terhadap hukum itu sendiri.

Hukum berkembang sebagai disiplin yang murni, mekanis, dan determinis, membangun pondasi filsafat praktisnya dengan kriterium demarkasi yang berbatasan dengan keadaban dan primitivitas manusia. Pendeknya, hukum telah menempati strata yang dominan dalam masyarakat manusia, semua yang bukan hukum harus tunduk dan patuh terhadapnya.

Timbulnya gejala fetisisme dalam proyeksi pemikiran hukum telah menarik perhatian para pemikir abad kontemporer. Kritikus jurisprudensi Marxis telah sejak lama mengkritisi inklinasi sifat hukum yang mengkarakterisasikan konsepnya sebagai sesuatu “ter-aura” secara inheren, padahal sesungguhnya melekat disebabkan oleh ordonasi sosial, politik, dan ekonomi.

Pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang “sakral” adalah legasi kuno yang masih mengakar, setidakya dengan masih terawat suburnya tiga konsepsi filsafat hukum yakni keniscayaan hukum, otonomi hukum, dan supremasi hukum

Pemikir sekelas Hugh Collins, Profesor Vinerian Hukum Inggris di Universitas Oxford ini, misalnya. Hugh mengaitkan konsep keniscayaan, otonomi, dan supremasi–yang berdalih kemanfaatan bagi masyarakat sebagai bentukan-bentukan ruang yang menyembunyikan konglomerasi proses, doktrin, dan struktur, guna jaminan kepastian hukum dan kepentingan kelas–yang bertautan dengan pemikiran Karl Marx.

Bukan tanpa konsekuensi, gejala pemikiran semacam ini sekaligus memperkuat posisi filsafat hukum modern yang tersaintifikasi dalam paradigma Cartesian-Newtonian, sehingga kekakuan hukum, menyurutkan nilai-nilai kodifikatif undang-undang kearah yang reduksionis, deterministik, mekanis-prosedural, dan legal-formal, sehingga menjarangkan muatan substansi teleologisnya.

Abad Kekacauan Manusia dan Paradigma yang Bertolak Belaka

Kilas sejarah dalam bilik-bilik abad pertengahan meninggalkan berbagai jejak yang mortal; Rennaisance, Aufklarung, abad kembali hidupnya logika dan pengetahuan. Gerakan budaya-budaya tersebut sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *