Editor: Bangdoi Ahada
JAKARTA, TRASBERITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Komisi III, pada Jumat pagi, melakukan kunjungan kerja ke PT. PLN Persero di Jakarta.
Kunjungan ini merupakan respon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur terkait energi ketenagalistrikan di Babel, serta upaya mendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik di daerah tersebut.
Komisi III yang dipimpin Ketua Taufik Rizani, bersama anggota Imam Wahyudi, Edi, Syarifah Amelia, dan Imelda, mendesak PLN untuk memperhatikan pemerataan pembangunan listrik di pulau-pulau kecil dan memastikan ketersediaan listrik yang cukup untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, termasuk pembangunan industri seperti pabrik pengolahan timah di Muntok.
Imam Wahyudi dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa pertanyaan kritis, di antaranya mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur listrik di pulau-pulau kecil, dan kesiapan PLN dalam mendukung hilirisasi timah melalui pembangunan pabrik LTJ di Bangka Barat.
“Bagaimana PLN memastikan bahwa pasokan listrik tidak akan terputus, dan apakah ada jaminan dari PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik seperti yang pernah terjadi sebelumnya?” ungkap Imam.
Selain itu, Imam juga menyoroti kesiapan PLN dalam menghadapi perkembangan industri di Babel, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan daya listrik bagi pabrik timah yang sedang dalam tahap pembangunan.
Ia juga meminta penjelasan mengenai kesiapan PLN dalam menghadapi potensi masalah keandalan pasokan listrik yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Anggota Komisi III lainnya, Edi, mengajukan pertanyaan terkait keberlanjutan penggunaan energi terbarukan di Babel.
“Bagaimana PLN mempersiapkan solusi energi terbarukan ke depan, dan bagaimana evaluasi kinerja PLN Babel saat ini?” tanyanya.
Syarifah Amelia dan Imelda mengangkat isu terkait dengan rencana pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Belitung pada tahun 2027.
Mereka menekankan perlunya koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah terkait masalah lahan yang dapat menghambat proyek tersebut.
Syarifah juga meminta PLN untuk menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, bukan bahan yang sudah bekas, guna menjamin keandalan sistem kelistrikan.
Pihak PLN yang diwakili oleh Putu dan Patriansyah memberikan tanggapan positif atas masukan dari DPRD Babel.
Mereka menjelaskan bahwa kebutuhan daya listrik di Bangka dan Belitung saat ini sudah cukup, dengan total daya pasok di Bangka mencapai 241,05 MW dan di Belitung 95,46 MW, sementara beban puncak yang dipakai masing-masing hanya sebesar 225,01 MW dan 62,55 MW.
“Dengan adanya transfer kabel laut sebesar 100 MW, pasokan listrik di Bangka sudah sangat stabil,” kata Patriansyah.
Pihak PLN juga menegaskan bahwa mereka telah membangun 10 Gardu Induk (GI) di Babel, dengan 7 GI di Bangka dan 3 GI di Belitung. Sebagai langkah pengembangan, PLN berencana untuk menambah gardu induk di beberapa wilayah untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.
Lebih lanjut, PLN juga menawarkan berbagai program bantuan untuk masyarakat, termasuk program bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) dan penyediaan rumah UMK bagi pelaku UMKM.
PLN juga mengaku akan terus memperbaiki manajemen pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, meski PLN sudah memastikan ketersediaan daya listrik yang surplus, permasalahan lain seperti akses pasang baru listrik, kesulitan mendapatkan sambungan listrik di daerah-daerah tertentu, serta keluhan terhadap kualitas bahan baku yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur listrik, tetap menjadi sorotan.
Masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus berkolaborasi dengan PLN untuk memastikan ketersediaan listrik yang merata, handal, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
DPRD Babel menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek-proyek kelistrikan yang ada, agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan industri yang ada di Bangka Belitung. (Tras)
