Editor: Bangdoi Ahada
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Polemik yang dimulai dari curhatan Wakil Walikota Pangkalpinang Muhammad Sopian di media sosial beberapa waktu lalu, ternyata mendapat sorotan dari berbagai pihak dan komponen masyarakat Bangka Belitung.
Salah satunya datang dari Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik (LP5) Bangka Belitung.
Menurut Ketua LP5 Babel Jumli Jamaluddin SH, polemik yang muncul dari curhatan Wawako Pangkalpinang M Sopian ini harus segera dituntaskan, agar tidak melebar lebih luas dan berimbas kepada persoalan sosial dan politik.
Menyikapi pertemuan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang saat di kantor legislatif Kota Pangkalpinang, yang diinisiasi legislatif pada Senin (8/11/2021) lalu, Jumli menyebut langkah yang ditempuh pihak legislatif (DPRD) tersebut sudah tepat dan baik.
Langkah tersebut, kata Jumli, juga patut diapresiasi, baik kepada legilatif maupun kedua pemimpin Kota Pangkalpinang tersebut.
“Kita harus senang melihat Walikota maupun Wakil Walikota sudah berbesar jiwa untuk duduk bersama. Tentunya ini adalah itikad baik kedua pemimpin kita untuk dapat memberi contoh kepada masyarakat, meskipun polemik atau miskomunikasi tersebut sudah terlanjur mencuat ke publik,” ungkap Jumli.
Disarankan Jumli, jika masih ada sesuatu hal yang mengganjal, maka diselesaikan secara baik dan tanpa ada yang mengganjal lagi kedepannya, baik sebagai pribadi maupun secara institusi atau kelembagaan.
“Agar kedepannya tidak terjadi lagi curhatan yang menyebar ke tengah publik,” tukasnya.
Sementara itu, mengenai permohonan audiensi yang diinginkan Wawako Sopian kepada DPRD Kota Pangkalpinang, Jumli meyakini bahwa pihak legislatif atau lembaga DPRD sudah memiliki mekanisme ataupun sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk beraudiensi.
“Namun perlu diperhatikan sejauh mana urgensinya untuk kepentingan kelancaran roda pemerintahan, tupoksi dan kepentingan layanan kepada masyarakat ataupun kepentingan penyelesaian polemik ini. Jangan sampai justru nantinya blunder,” tegasnya.
Jumli berharap polemik akibat curhatan Wawako Pangkalpinang segera diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh pihak-pihak terkait.
Pasalnya, hal ini berkaitan untuk kepentingan bersama memajukan Kota Pangkalpinang, pemerintahannya, dan memajukan masyarakat dari berbagai aspek.
“Jadilah pejabat publik yang menjadi contoh dan mengayomi masyarakatnya. Jika ada hal yang mengganjal, janganlah cepat-cepat mengumbarnya ke publik. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya kecil, bisa membesar karena menjadi konsumsi publik,” tukas Jumli. (TRAS)