Masih Tentang Zirkon, Mencabut Perda No 1 Tahun 2019 Ternyata Tidak Gampang, Begini Prosedurnya

PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi menyatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah statusnya belum dicabut.

Namun, diakui Suhadi, ada beberapa poin di dalam Perda No 1 Tahun 2019 ini tidak berlaku lagi kerena berbenturan dengan UU Cipta Kerja.

Untuk itu, Kata Herman, mencermati efektifitas dari Perda nomor 1 tahu 2019 ini, pihaknya menyarankan dan meminta eksekutif untuk mengajukan pencabutan Perda tersebut.

“Tetapi untuk mencabut sebuat Perda ada prosesedur dan tahapannya. Eksekutif sebagai eksekutor Perda harus mengajukan surat pencabutan Perda ke pimpinan DPRD terlebih dahulu, baru diproses,” ujar Suhadi.

Selanjutnya, kata Suhadi, pimpinan DPRD mendelegasikan surat tersebut ke Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bampeperda).

Setelah itu melalui hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), DPRD akan memanggil biro hukum pemprov untuk mengadakan MoU tentang usulan pencabutan perda tersebut, hal ini dikarenakan untuk pencabutan Perda sekarang diluar program rencana pembuatan peraturan daerah.

“Setelah mereka mengusulkan secara resmi, kemudian kita jadwalkan di Bamus, kemudian kita minta pemprov menyampaikan pencabutan perda tersebut secara langsung melalui rapat paripurna. Setelah itu baru dibentuk Pansus untuk membahas rencana pencabutan peraturan daerah (rapenda), baik itu pencabutan atau revisi,” jelas Suhadi.

Politisi PDIP ini mengusulkan eksekutif untuk segera mencabut Perda yang dianggap tidak lagi efektif tersebut, namun tata caranya harus sesuai bersesuaian dengan UU no 12 tahun 2012 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diperbaharui dengan UU 15 tahun 2019. (TB01)