Oleh: Rusmin Sopian
OPINI, TRASBERITA.COM — Narasi perombakan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan eselon tiga di Kabupaten Bangka Selatan menyeruak dalam narasi perbincangan masyarakat Negeri Junjung Behaoh belakangan ini.
Narasi itu berkembang dari mulai warung kopi hingga ke acara sedekahan warga.
Itu adalah sebuah aksioma, dan sebagai bentuk kepedulian bahkan kecintaan Warga Basel terhadap negerinya.
Sebagai warga Basel, penulis pun terpeduli pula menarasikan cerita yang berkembang di jiwa penghuni negeri ini Negeri Junjung Behaoh untuk menuliskannya dalam artikel sederhana ini.
Siapa tahu bisa jadi bahan kontemplasi pembuat kebijakan di Negeri Junjung Behaoh ini. Siapa tahu.
Siapakah mereka, birokrat yang layak diamanahi jabatan sebagai Kepala OPD yang akan mengeksekusi kebijakan Kepala Daerah dengan riil dan sukses tanpa reserve?
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda menjadi salah satu OPD yang harus diisi oleh birokrat teknorat.
Maklum OPD ini menjadi think-thank Pemerintah Daerah/ Bupati dalam merumuskan kebijakan publik untuk dieksekusi dinas yang lain.
Nama Herman, Kepala OPD Bappeda sekarang tampaknya masih menjadi pilihan.
Kerja cerdas alumni S2 UGM dan tim di Bappeda sudah terlihat dalam menyulap wajah Kota Toboali secara drastis dan total.
Masih belum terealisasinya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang menjadi barometer keberhasilan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel setara dengan daerah lainnya, tentu menjadi parameter penulis untuk menjadikan dinas ini sebagai salah satu catatan.
Padahal birokrat berklas tinggi bertebaran di OPD ini. Mulai dari cendekiawan pendidikan hingga para Kepala Sekolah berprestasi bercokol di dinas itu.
Dan bukan sesuatu yang sulit bagi Baperjakat Basel untuk merekomendasikan nama-nama birokrat terbaik untuk mengemban amanah di dinas pendidikan.
Mulai dari Kadin hingga Level Kabid.
Demikian pula pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini tak bergabung bersama Perhubungan sesuai Perda.
Banyak birokrat hebat bertengger di sana. Pengetahuan ke-pu-an mereka tak perlu diragukan lagi.
Siap berkompetisi dengan para birokrat PU di Babel. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Basel, bukan sesuatu sulit bagi Baperjakat untuk memberikan masukan kepada Bupati komposisi birokrat di Dinas itu.
Badan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah yang membuat sejarah dengan menjadikan WTP sebagai Kado HUT ke-18 Bangka Selatan 2 tahun lalu, dikenal sebagai dinas yang memiliki birokrat yang ahli dalam bidangnya.
Mulai dari Kabid hingga Kepala Dinas. Dan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PU, bukanlah sesuatu yang amat sulit bagi Baperjakat untuk memberikan rekomendasi siapa birokrat yang akan duduk di sana.
Menyulap mata hati para pelancong untuk datang ke Negeri Junjung Behaoh yang dilahirkan dengan beragam keistimewaan kawasan wisata membuat Birokrat yang diamanahi jabatan sebagai Kepala Dinas hingga Kabid sudah pasti harus memiliki jiwa promosi yang kuat dan mampu ” mengemas kawasan wisata daerah ini ke publik luas sehingga para wisatawan berduyun-duyun datang ke daerah ini.
Basel harus dijadikan DTW daerah tujuan wisata.
Dalam catatan penulis, usai Kadis Pariwisata dipimpin Haris Setiawan, tak ada lagi momentum berskala nasional yang digelar di daerah ini.
Dan ini menjadi PR bagi Kadis Pariwisata. Tantangan besar bagi birokrat yang mengabdi di dinas itu.
Siapa pun yang diamanahi Bupati untuk mengemban tugas sebagai Kepala Dinas dan birokrat di OPD-OPD, tentu harus siap mengabdikan diri kepada publik dan memberikan prestasi kerja yang istimewa untuk publik biar dikenang warga sepanjang masa.
Bukan birokrat yang hanya bangga dengan amanah tanpa diiringi dengan prestasi kerja yang prestisius untuk daerah yang berimplikasi butuk kepada Bupati.
Terlepas siapa pun yang ditunjuk Kepala Daerah sebagai sebagai kepala Dinas yang merupakan hak prerogatif Bupati tentunya mereka adalah birokrat terbaik di daerah ini dan memang pantas mengemban amanah itu.
Jangan sampai anekdot harimau dimasukkan ke kandang bebek dan bebek dimasukkan ke dalam kandang macan berkembang dalam narasi warga.
Bukankah hadist telah menyampaikan kepada kita bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya.
Dan apabila Kepala Daerah salah menempatkan birokrat terbaik pada OPD, maka citra buruk Bupati akan menjadi taruhannya. Anda siap? (tras)
