Mengenal Cartesian-Newtonian dan Hakikatnya dalam Perkembangan ‎Filsafat Hukum

Ilustrasi. (Tras/Doc)

Penulis: Andri Yanto | Editor: Ahmad Karim Amrullah

TRASBERITA.COM — Dimulainya kebangkitan Era Modern ditentukan oleh dimensi waktu dan dinamika perkembangan ilmu hukum yang memperoleh momentum–yang menentukan setelah berakhirnya masa penghabisan abad pertengahan. Di mana abad ini disebut-sebut sebagai “Abad Kegelapan”, dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari Gereja. Sehingga kondisi kegelepan tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti; keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan sebagainya yang tidak mampu dipertanggungjawabkan.

Bacaan Lainnya

Lahirnya era baru yang kemudian ditandai dengan kemunculan berbagai mazhab-mazhab pragmatis, tidak dapat dilepaskan dari keruntuhan politik Eropa yang sebelumnya dikendalikan oleh kaum gerejawi yang mengatribusikan nilai keyakinan terhadap Tuhan dengan konsep filsafat teosentris. Dari konsep filsafat [sic], terjadilah standar perlawanan dengan nilai kebudayaan dan subjek umat manusia yang berpikir.

Dengan munculnya gerakan-gerakan besar di Eropa seperti Renaissance, kemudian disusul Aufklärung–zaman yang juga disebut sebagai kelanjutan dari Renaisance, dan Revolusi Prancis telah menjadi peristiwa-peristiwa besar bersejarah yang menjadi titik balik sekaligus mengawali dimulainya era baru yang modern–melahirkan berbagai pemikiran, dan mengakar dalam filsafat hukum hingga saat ini.

Teori dan Konsep Hukum Abad Modern

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dewasa ini, pada umumnya dimasukkan dalam kategori hukum modern. Dalam konstruksi berfikir Satjipto Rahardjo, lahirnya hukum modern merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis) yang mengakar sejak awal era Revolusi Industri yang pertama.  Sistem hukum modern, menggantikan sistem yang lama lantaran sudah tidak relevan dalam melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Kelahiran hukum modern menandai reformasi kebudayaan dan pengenalan kultur baru dalam tata kehidupan hukum di dunia. Paradigma yang diusung dalam konsep modernitas mengantar pemikiran filsafat hukum pada percabangan jalan tujuan. Di satu aras, hukum mengarah pada pencapaian keadilan yang materiil (hakiki), sementara aras lainya memusatkan perhatian pada pengoperasian hukum yang berkepastian, akurat, dan tertulis. Kondisi-kondisi ini menimbulkan ambivalensi yang rumit, dengan sifat yang sejatinya saling bertolak belakang, namun juga saling membutuhkan.

Secara konkret, dilematika tujuan hukum yang terus menjadi diskursus dalam era awal abad modern, dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch [1878-1949]. Teori tujuan hukum secara sederhana berupaya menjelaskan bahwa hukum dalam tujuan perlu berorientasi pada tiga hal, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pertama, kepastian berarti bahwa hukum dipahami secara positif, berlaku pasti, dan (idealnya) terkodifikasi. Kepatuhan terhadap hukum dijamin dengan penegakan oleh aparat, dengan pembuatan produk hukum yang bersifat tetap, mengikat, dan memaksa. Dalam pelaksanaanya, aksentuasi kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu secara pasti, dan melegitimasi tindakan pemerintah karena setiap warga negara dianggap mengetahui hukum.

Selain kepastian, penegakan hukum dalam pandangan Radbruch yang kedua adalah keharusan segi kebermanfaatan, artinya hukum yang diterapkan harus benar-benar memiliki faedah dan manfaat, dengan tujuan akhir membuat atau menghasilkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Ketiga, keadilan. Meski makna keadilan sangat relatif dan kondisional, namun Radbruch menggarisbawahi bahwa makna keadilan sebenarnya adalah “summum ius summa iniuria”, keadilan tertinggi adalah hati nurani.

Hubungan antara ketiga unsur tujuan hukum tersebut merupakan ruh dalam konsepsi hukum modern. Keadilan tidak dapat tercapai secara sempurna apabila tidak disertai kepastian, karena sifatnya bisa sangat fleksibel dan tidak berpedoman secara baku. Sebaliknya, penerapan peraturan secara kaku dan based on script melahirkan potensi reduksionisme keadilan itu sendiri, sehingga harus ditengahi oleh tujuan lainnya, yakni kemanfaatan sebagai ukuran tengahnya. Dan hukum modern, berdialek di bawah tangan ketiganya.

Modernitas hukum yang terjadi di Eropa sebenarnya memiliki keterkaitan dengan proses saintifikasi pengetahuan secara holistik. Dapat dikatakan, saintifikasi inilah yang sangat mempengaruhi munculnya positivisme dalam ilmu pengetahuan modern. Watak liberal hukum modern mengajarkan untuk menerapkan hukum secara rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural, dan terkodifikasi.

Dalam pandangan Max Weber, prosedur penyelenggaraan hukum yang berteknik rasional dan metode deduksi yang ketat, merupakan tahapan awal perkembangan hukum modern yang didominasi oleh sosiologi dan aliran positivisme-nya filsuf Prancis, Auguste Comte.

Positivisme yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak aliran filsafat Barat, yang berkembang di awal abad ke-19 dengan perintisnya Auguste Comte. Meski adalah aliran yang baru, positivisme lahir terutama sebagai bentuk peruncingan atas empirisme, aliran filsafat lain yang dalam banyak aspek bersesuaian dengan positivisme. Tepatnya, positivisme mereformasi secara eklektik paham empirisme dan rasionalisme setelah keruntuhan filsafat abad pertengahan.

Auguste Comte, konseptor utama paham positivisme, lahir di Montpellier, 1789 dari keluarga kalangan pegawai negeri dan penganut Katolik yang taat. Karya masterpiece-nya, yang demikian termasyhur ialah “Cours de philosophie positive”, terdiri atas 6 jilid. Pengaruhnya yang besar menempatkan Comte dijuluki sebagai bapak positivisme.

Dalam premis pemikiran Comte, pengetahuan manusia dibagi menurut dialektika perkembanganya dalam tiga tahap, yakni tahap teleologi, metafisika, dan positivistik.

Teleologi merupakan tahap pertama dalam perkembangan pengetahuan. Karakteristik tahap ini, para ilmuwan dan kaum intelektual berkutat dalam pencarian asas-asas, nilai, kausa prima, dan menyandarkan logika pada dogma spiritual. Pemikiran era ini kental dengan dominasi kepercayaan dan keyakinan agama, sehingga produk pengetahuan yang dihasilkan tidak banyak berbeda dengan kepentingan dan interpretasi agama oleh para elit penguasa (yang juga memiliki kedudukan tinggi dalam keagamaan, umumnya). Tahap pemikiran ini telah menjamur sejak era pra-Socrates dalam kebudayaan Helenis, Mesir, Asia Tengah, dan berbagai belahan dunia lain. Sedang di Eropa, pengetahuan teologis bertahan hingga abad pertengahan skolastik.

Tahap kedua, ialah metafisika. Comte menilai tahap ini bersamaan dengan era Renaissance der Aufklärung di Eropa, yang ditandai dengan sekularisme, degradasi pengetahuan teologis, dan instrumentasi rasio dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Tahap metafisika, diisi dengan berbagai pemikiran besar, seperti filsafat transendental dan imperatif kategoris Immanuel Kant, das ding an sich, realitas ontologis, serta nomena dan fenomena. Tahap metafisika, menjadi jembatan penghantar antara teologis dan positivistik.

Terakhir, pengetahuan mencapai muara dengan dimulainya tahap positivisme. Ilmu pengetahuan dikenali secara ilmiah, metodis, sistematis, dan universal. Terdapat sekat pembeda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Juga, hanya yang memenuhi syarat keilmiahan dan standar positivismelah yang dianggap sebagai bagian lokus sains. Pertanggungjawaban nilai keilmiahan kemudian menjelma dalam fetisisme terhadap klaim kebenaran dan kepastian, dan logika matematis menjadi diagungkan, jauh lebih mendominasi dari tahapan-tahapan sebelumnya. Ilmu-ilmu sosial, pada akhirnya turut terinfluensi, dan mulai reformasi paradigma-paradigma konseptualnya, dengan logika positivistik.

Pretensi positivisme berada dalam ranah tujuan untuk membangn tatanan ocjektif baru yang berusaha melepaskan diri dari unsur metafisika. Hegemoni paradigma dogmatis abad pertengahan secara bertahap luntur dan digantikan oleh metode saintifik. Saintifikasi ini lantas mengakar kuat dan menjadi paradigma berfikir utama, serta menjadi ukuran bagi disiplin ilmu pengetahuan untuk membedakanya dari pengetahuan umumnya.

Paradigma Cartesian-Newtonian Terhadap Positivisme Hukum

Menjalarnya akar saintifikasi ilmu pengetahuan dan positivisme bertalian erat dengan lahirnya paradigma berpikir yang ter influence dari Rene Descartes dan Isaac Newton, dua pemikir awal yang memberi ruang batasan dalam modernisasi ilmu pengetahuan. Paradigma Rene Descartes-Isaac Newton, atau akrab dalam tradisi filsafat sebagai Cartesian-Newtonian, disatu sisi menjadi gerbang pembuka bagi perkembangan sains dan teknologi, terutama dengan pendekatan rasionalis dan empiris yang ditawarkan. Logika dimanfaatkan secara optimal dengan penolakan atas unsur-unsur metafisika, dan sains membawa serta sekularisme serta penentangan atas feodalisme dogmatis agama-spiritual.

Cartesian-Newtonian memandang kehidupan manusia layaknya sebuah sistem sosial seperti mesin yang diatur dan dijalankan menurut konsep-konsep objektivisme, determinisme, reduksionisme, materialisme-saintisme, instrumentalisme, dualisme, dan mekanistik-prosedural. Pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengetahuan, oleh karenanya, harus dijalankan melalui metode saintifik yang tersistematis, universal, dan berbasis pada riset ilmiah. Hal ini menjadi penyebab paradigma Cartesian- Newtonian berdiri kokoh dalam mengilhami paham positivisme, yang secara perlahan turut mempengaruhi pemikiran filsafat hukum.

Konsep paradigma Cartesian-Newtonian tersebut bekerja dengan melakukan pemilahan, mengisolasi, dan mendistorsi keanekaragaman realitas. Akibatnya, realitas yang plural dan saling terkait satu sama lainya tidak mampu dipersepsikan secara penuh, sehingga menghasilkan paham yang reduksionis dan cenderung simplistik.

Sebagai salah satu varian radikal dari paradigma Cartesian-Newtonian, positivisme menempatkan bahasa dan metode sains fisika sebagai metode ilmiah yang menjadi tunggak bagi seluruh kegiatan keilmuan, termasuk ilmu-ilmu sosial dan budaya.

Dalam kacamata Fritjof Capra, cara pandang positivisme yang reduksionis telah tertanam dalam kebudayaan modern, dengan apa yang disebut sebagai metode ilmiah (scientific method). Cara menyebut tokoh-tokoh revolusi ilmiah seperti Francis Bacon, Copernicus, Galileo, Descartes, dan Newton sebagai pembentuk cara pandang ilmiah yang mekanistik dan reduksionis tersebut.

Kuatnya pengaruh paradigma Cartesian-Newtonian dalam positivisme menghasilkan dominasi yang sangat luas terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan, terlebih dalam ilmu hukum. Positivisme dalam hukum berkembang menjadi seacam obsesi bahwa hukum harus dilihat sebagai bangunan rasional, yang memiliki metode rasional pula bagi upaya mengembangkanya.

Beberapa tokoh positivisme hukum terkemuka seperti Hans Kelsen, John Austin, Lon Fuller, Hart, dan Ronald Dworkin, merupakan teoritikus dan konseptor penting yang membentuk bangunan hukum positivis yang dapat digunakan secara universal.

Dalam positivisme, realitas hukum bersifat dualistik, serta tertib, formal, dan mengandalkan hukum positif. Positivisme, adalah paham yang bisa diterapkan dimana saja secara universal, sebagaimana prinsip-prinsip metodologi ilmiah modern.

Narasi konseptual dalam positivisme hukum dengan meminjam metode berfilsafat Friedrich Hegel, yaitu dialektika dapat dikatakan sebagai antitesis terhadap ajaran hukum alam. Respon penolakan mazhab positivisme terhadap hukum alam diimplementasikan dengan mengedepankan rasio. Melalui rasionalitas, positivisme menilai bahwa ajaran hukum alam terlalu bersifat idealis, metafisis, moralis, dan tidak memiliki dasar kepastian yang baku. Keluwesan dalam menafsirkan hukum mengarah pada inklinasi penalaran, sehingga hakim cenderung memutus perkara berdasarkan tingkat pengetahuan, emosi, dan kehendaknya tanpa landasan yang pasti.

Melalui paradigma Cartesian-Newtonian, bangunan dan transformasi hukum positivisme dirumuskan setidaknya dalam tiga konsepsi utama.

Pertama, tata hukum suatu negara dalam menjalankan tatanan pemerintahan dan mengatur kehidupan bermasyarakat yang mana bukan didasarkan pada kebiasaan, nilai-nilai budaya, agama, maupun hukum alam, melainkan harus berasal dari norma yang mendapat bentuk positifnya dari instansi atau kekuasaan yang berwenang. Hukum dibuat dan dijalankan oleh penguasa. Setiap tata norma baru diakui keberadaanya secara formil apabila mendapat pengesahan dari penguasa, sehingga sifatnya mengikat, dan dapat dipaksakan oleh aparat negara. Prinsip ini merupakan bentuk paham determinisme dan reduksionisme, untuk memurnikan hukum dan menjamin pelaksanaannya secara optimal. Teori utama yang mendukung konsep ini adalah teori hukum murni (pure theory of law) yang dirumuskan oleh Hans Kelsen.

Kedua, hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dan dipisahkan dari bentuknya yang materiil. Prinsip dualisme dan mekanistik ini mengarah pada upaya kodifikasi, dan hukum dimaknai sebagai apa yang tertulis serta disahkan berlakunya oleh penguasa. Sumber-sumber hukum materiil, seperti agama, moralitas sosial, nilai-nilai budaya, dan kebiasaan masyarakat yang bukan tidak digunakan, melainkan hanya ditempatkan sebagai instrumen perimbangan untuk menjaga keberlakuan hukum positif agar selaras dengan kehidupan masyarakat. Meski demikian, prinsip kodifikasi tetap menitikberatkan hukum pada tulisan (lex scripta).

Ketiga, sistem hukum harus dijalankan secara logis, tetap, dan tertutup atas dasar logika yang rasional. Hukum seharusnya mengesampingkan pertimbangan aspek sosial, politik, moral, maupun etik dalam tataran praktisnya. Hukum harus dijalankan secara murni. Pendapat ini sekalian mewakili paham materialisme dan mistisisme. Keempat, hukum bersifat netral dan memenuhi kebenaran objektif. Pendapat ini linear dengan paham instrumentalisme dan objektivitas dari paradigma Cartesian-Newtonian.

Menyebarnya pengaruh positivisme, setelah berhasil mendominasi dalam sistem hukum Eropa Kontinental, selanjutnya menjadi universal bersamaan dengan politik kolonialisme-imperialisme bangsa Barat ke berbagai belahan dunia. Menurut doktrin konkordansi, setiap negara penjajah wajib (dan memang perlu) untuk menerapkan hukum yang sama berlaku di negaranya di negara jajahan. Hal ini, secara langsung turut mempengaruhi semakin meluasnya pengaruh hukum Eropa, dan khususnya positivisme. Jejak-jejak peninggalan kolonialisme bangsa Barat dapat ditelusuri dengan penggunaan hukum positivis di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika selatan, Afrika, Asia Barat, dan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia.

Besarnya pengaruh positivisme terhadap dunia hukum, maka dikenal pula istilah hukum positif. Secara empiris, positivisme hukum diterima sebagai paham pemikiran hukum yang menitikberatkan pada bahan-bahan hukum primer yang berlaku saat ini.

Dalam sains hukum, positivisme dikenal sebagai ius constitutum, atau hukum yang berlaku saat ini, dan beroposisi dengan ius constituendum, atau hukum yang berlaku di masa mendatang. Perbedaan dua jenis lokus ini mencerminkan sifat dasar positivis, yakni perbedaan idealisme dengan formalitas. Hukum yang sebenarnya, adalah hukum yang diberlakukan, bukan yang masih dalam tataran ideal.

Positivisme yang memberikan jaminan kepastian prosedural dalam tujuan berhukum, seyogianya dibayar dengan harga yang sepadan. Ia mengarahkan pada tradisi logika matematis terhadap permasalahan sosial yang sebenarnya dinamis dan kondisional. Nalar eksakta yang mendekatkan hukum pada kebenaran, pada akhirnya menjadikan hukum bercirikan matematikal dan mekanistik. Hukum dipahami selayaknya rumus yang kaku, absolut dan berkepastian murni sehingga memiliki potensi kecenderungan reduksionis.

Paradigma Cartesian-Newtonian memperlakukan manusia dan sistem sosial seperti mesin besar yang diatur menurut hukum-hukum objektif, mekanis, deterministik, linear, dan materialistik. Cara pandang ini menempatkan materi sebagai dasar dari semua bentuk eksistensi, dan menganggap alam kosmos sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terpisah yang dirakit menjadi sebuah mesin raksasa.

Dominasi paradigma epistemologis Cartesian-newtonian, hingga saat ini telah menjadi diskursus penting yang menemui tahap akhir. Era destruksi positivisme mulai bangkit, terutama dengan semakin suburnya pemikiran posmodernisme, teori hukum kritis (critical legal theory), realisme, dan hukum progresif.

Secara bertahap, hukum bertransformasi dengan dialektika tesis (pengiyaan) dan antitesis (pengingkaran) membentuk ekletika pemikiran yang menyatukan kepentingan stabilitas positivis dan nilai-nilai living law, yakni hukum yang dinamis dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Oleh karenanya, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. (Tras Humaniora)

Penulis: Andri Yanto, Kader PC IMM Sofyan Tsauri, Bangka dan Mahasiswa Fakultas Hukum UBB

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.