Editor: bangdoi ahada
BANGKASELATAN, TRASBERITA.COM — Budayawan Bangka Belitung asal Bangka Selatan, Andi AS, mengaku sedih dan tersentuh, ketika melihat masyarakat dan nelayan sekitar perairan Batu Perahu bergotong royong membuat dapur umum.
Ada warga yang membawa beras dan ada juga yang membawa beragam bahan makanan untuk dimasak ibu-ibu di dapur umum dadakan tersebut.
Alasan membuat dapur umum ini untuk menyiapkan makanan bagi warga yang berkumpul di kawasan Pantai Batu Perahu.
Puluhan warga ini, terlihat kompak dan bersemangat menjaga kawasan Pantai Batu Perahu dari rencana aktivitas operasional Ponton Isap Produksi (PIP) mitra PT Timah Tbk, yakni CV Timor Ramelau.
“Hari ini Rabu (1/6/2022), saya kebetulan melayat salah satu keluarga yang meninggal di Aik Aceng Kelurahan Tanjung Ketapang. Saya sempatkan main ke kawasan Pantai Batu Perahu. Saya terenyuh melihat warga yang setia berkumpul di kawasan pantai,” ujar Andi kepad media ini, Rabu (1/6/2022).
Dikatakan Andi, tidak hanya ramai oleh orang dewasa, puluhan anak-anak dan para wanita (ibu rumah tangga-red) juga berkumpul di kawasan Pantai Batu Perahu.
Saat ditanya, mereka menjawab sedang menjaga Perairan Batu Perahu dari aktivitas tambang laut.
“Kasihan mereka sampai mendirikan dapur umum. Kemana para pejabat kita, baik yang di Bangka Selatan maupun para pejabat berwenang di Provinsi. Apakah mereka tidak melihat kondisi yang ada di Batu Perahu, Merbau, Tanjung Ketapang,” ungkap Andi.
Saat berbincang dengan warga dan para nelayan, kata Andi, tidak banyak yang mereka harapkan dari PT Timah Tbk maupun Bupati, Gubernur, DPRD Basel dan DPRD Babel.
Warga minta PT Timah Tbk mencabut SPK yang telah diberikan kepada CV Timor Ramelau, untuk menambang di Perairan Laut Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Merbau Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan (Basel).
“Tidak banyak yang mereka pinta, tolong PT Timah cabut SPK yang dikeluarkan untuk nambang di Batu Perahu, Merbau dan sekitarnya itu,” ujar Andi, menirukan permintaan warga.
Seniman dan Budayawan Bangka Belitung yang juga merupakan Pengurus Lembaga Adat Melayu Negeri Serumpun Sebalai ini meminta PT Timah, Bupati, Gubernur, Kapolda dan seluruh pihak yang terkait persoalan penambangan ini untuk datang langsung keTanjung Ketapang.
“Lihat kondisi mereka, ajak mereka bicara, dan tanamkan empati kepada saudara-saudara mu yang sebagian besar adalah nelayan, yang hidupnya sangat tergantung dengan perairan tersebut. Buka hati kalian,” ungkap Andi.
Dikatakan Andi, dalam tata ruang wilayah, kawasan Pantai Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Pantai Merbau Desa Rias tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Perikanan Tangkap oleh Pemda Kabupaten Bangka Selatan.
Hal ini sesuai dengan Perda tata ruang wilayah No 6 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Selatan.
Sebagai putra asli Tanjung Ketapang Toboali, kata Andi, Ia sangat berharap para pihak yang mengurusi tambang di Babel ini, untuk memilah dan memilih lokasi pertambangan, yang tidak mematikan kearifan lokal, budaya, kebiasaan dan tatanan sosial kemasyarakatan yang telah hidup puluhan bahkan ratusan tahun di lokasi tersebut.
Jangan sampai gara-gara nafsu ingin mendapatkan pasir timah sebanyak-banyaknya, lupa dengan kondisi maysarakat lokal, yang telah memiliki tataran sosial, ekonomi dan budaya.
“Rasanya masih banyak IUP PT Timah yang belum digarap secara optimal. Carilah lokasi yang tidak menganggu kehidupan sosial dan finansial masyarakat lokal Bangka Belitung. Sebagai masyarakat Melayu, kita sangat menjunjung semboyan saling mencintai, bukan saling menciderai,” tukas Andi.
Andi berharap, permintaan masyarakat Tanjung Ketapang bisa menjadi perhatian serius baik di tataran daerah maupun nasional.
Jangan sampai Peringatn Hari Kesaktian Pancasila1 Juni 2022 ini, akhirnya menjadi peringatan tumpahnya ar mata rakyat Tanjung Ketapang Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
“Semoga saja Allah memihak rakyat Tanjung Ketapang. Aamiin,” ujar Andi.
Informasi yang dihimpun media ini, menyebutkan bahwa perusahaan tambang luar Bangka Belitung milik nama lengkap Rosario de Marshall tersebut sudah mengantongi izin pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP), yang akan beroperasi sebanyak 20 PIP.
Sejak rencana beroperasinya CV Timor Ramelau ini, penolakan terhadap aktivitas penambangan tersebut tak henti – hentinya diteriakkan masyarakat Bangka Selatan, baik itu secara langsung maupun di media massa serta media sosial, yang dianggap cukup berperan penting dalam menyampaikan aspirasi publik.
Adanya Surat Perintah Kerja (SPK) untuk berooperai di Perairan Laut Batu Perahu, Tanjung Ketapang dan Merbau Desa Rias Kabupaten Bangka Selatan (Basel) inilah, yang akhirnya mendapat penolakan dari masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, terutama para nelayan, dan pecinta lingkungan. (tras)
