Miskonsepsi Pengakuan Agama dan Implikasinya dalam Hukum Administrasi di Indonesia

Andri Yanto Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. (ist)

Penulis: Andri Yanto
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

TRASBERITA.COM — Pemahaman tentang agama dalam konteks kenegaraan di Indonesia masih kerap dihadapkan dengan miskonsepsi dan kesesatan tafsir regulasi.

Bacaan Lainnya

Hampir setiap warga negara Indonesia, memahami bahwa hanya terdapat enam agama resmi yang akui oleh pemerintah, diantaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemahaman yang demikian tidak hanya berimplikasi pada sebatas pembedaan administratif, namun secara lebih luas juga menimbulkan praktik diskriminasi publik.

Agama-agama minoritas, seperti Yahudi, Baha’i, Shinto, Zaratustrian, Sikh dan bahkan para penghayat kepercayaan kerap mendapat perlakuan yang diskriminatif.

Toleransi memang kerap dipamer-pamerkan dalam setiap pembicaraan publik, namun toh dalam praktiknya, moderasi  dan toleransi beragama masih menjadi PR besar yang menganga.

Sebelum era reformasi, perihal pengakuan agama juga merupakan permasalahan tersendiri dalam ranah administrasi.

Pasalnya, berbagai pencatatan dokumen kenegaraan, termasuk KTP, KK dan berbagai perizinan memberi opsi pilihan pada sebatas agama-agama yang diakui, dan tidak mengampu opsi bagi penganut kepercayaan lainya.

Akibatnya, praktik “pemalsuan agama” kerap terjadi hanya demi pemenuhan administratif, misalnya bagi para penghayat kepercayaan yang harus menuliskan salah satu dari beberapa pilihan agama yang diakui pemerintah.

Anggapan tidak adanya pengakuan terhadap kepercayaan diluar keenam agama tersebut juga menimbulkan berbagai konflik sosial hingga saat ini.

Misalnya para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan yang berkonflik dengan masyarakat muslim di Ciamis, Jawa Barat pada 2003 silam penolakan menerima jenazah tanpa ‘di Islamkan’ terlebih dahulu.

Hal ini bukan pertama kali terjadi, konflik sosial antara penganut agama lokal dan agama besar adalah hal yang lumrah dan sekaligus menandai bahwa toleransi beragama masih kerap terbentur dengan anggapan  tidak diakuinya agama-agama diluar enam agama tersebut sehingga diskriminasi hampir selalu terjadi sepanjang sejarah negeri ini.

Sejauh pemahaman masyarakat akan pembatasan jumlah agama yang diakui ini masih mendarah daging, potensi-potensi konflik akan dan pasti terus terjadi.

Terlebih, menurut data pemetaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2003 silam, terdapat sebanyak 245 agama lokal yang masih dianut di Indonesia.

Apabila diakumulasikan dengan agama-agama dari ‘asing’ maka setidaknya sebanyak 250-300 agama dan aliran kepercayaan selain keenam agama besar masih eksis hingga kini.

Landasan Yuridis dan Permasalahanya

Diskursus panjang mengenai anggapan adanya pengakuan negara yang terbatas pada enam agama dapat dirunut dari muasal aturan yang mengarah pada peryataan demikian.

Jika ditelusuri secara seksama, peraturan yang pertama kali menyebutkan keenam agama secara komprehensif adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Pasal 1 UU ini secara tegas menyebutkan bahwa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Undang-Undang lantas menjadi rujukan bagi penetapan berbagai regulasi berikutnya, termasuk penetapan SK Menteri Dalam Negeri Tahun 1974 yang mewajibkan masyarakat untuk memilih salah satu dari enam opsi agama dalam pembuatan KTP.

Pada masa itu, masyarakat penganut kepercayaan diluar keenam agama besar harus memilih dan tidak dapat membuat KTP serta berbagai perizinan lainya apabila menolak ketentuan tersebut.

Namun, bila ditelisik secara lebih mendalam, aturan yang mewajibkan untuk memilih salah satu dari enam opsi agama itu tidaklah berjalan lama.

Pada 1978, dikeluarkan SK Menteri Dalam Negeri No.477/74054 tertanggal 18 November 1978 yang menerangkan bahwa bagi masyarakat yang menganut agama diluar opsi yang disediakan pemerintah, maka pelayanan terhadap KTP dan perizinan administratif lainya tetap dapat dilakukan dengan memberi tanda strip (-) dalam kolom agama.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini gagal lantaran tiga faktor utama.

Pertama, pemahaman masyarakat yang terlanjur menganggap bahwa negara hanya mengakui enam agama berdasarkan UU No.1/PNPS/1965 sehingga agama-agama diluar keenam agama tersebut dianggap tidak diakui keberadaanya.

Kedua, praktik administrasi yang telah dijalankan selama bertahun-tahun mewajibkan masyarakat memilih salah satu agama telah demikian mengakar, sehingga sulit dilakukan pengubahan mekanisme.

Terlebih dengan rendahnya tingkat literasi dan penyampaian informasi kala itu, menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya pembaruan kebijakan menteri dalam negeri.

Ketiga dan barangkali faktor utama adalah perihal politik.

Sejak kudeta 1965, pemerintahan orde baru menjalankan operasi “pembersihan” unsur-unsur bangsa dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada masa itu, PKI bukan hanya organiasi terlarang, namun juga sangat dibenci dan diburu anggota dan simpatisanya.

Mereka yang dianggap memiliki afiliasi dengan PKI akan berhadapan dengan ancaman eksekusi dibawah rezim Orba. Salah satu parameter yang digunakan adalah bahwa orang-orang komunis tidak beragama.

Hal ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakt penganut agama diluar keenam agama besar apabila memiliki surat-surat identitas dengan kolom agama kosong lantaran bisa saja dengan mudah dituduh tidak beragama dan simpatisan komunis.

Lantaran ancaman terhadap keselamatan inilah, masyarkat tetap memilih salah satu dari agama-agama tersebut dalam pengurusan administrasi.

Pengaturan Dalam UU Administrasi Kependudukan

Perihal pengakuan terhadap agama di Indonesia begitu kental pengaruhnya terhadap urusan hukum administrasi.

Meski berbagai pengaturan telah secara substansial memberi “kelonggaran” terhadap pemenuhan hak-hak penganut agama lainya, namun kesan diskriminasi juga masih belum mampu ditanggalkan jubahnya.

Dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 61 ayat (2) dan  64 ayat (2) menegaskan bahwa bagi agama yang belum diakui, tetap dapat memperoleh layanan pembuatan perizinan administrasi tanpa dengan mengosongkan kolom agamanya.

Hal ini juga tetap dipertahankan dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2006.

Bahkan pada awal 2019, Kemdagri mengeluarkan perizinan bagi penduduk untuk mengisi kolom tersebut dengan ‘Penghayat Kepercayaan’.

Namun hal masih patut disayangkan adalah meski kondisi ini sudah lebih baik dari sebelumnya, namun tetap belum menunjukan pemenuhan hak beragama secara optimal.

Padalah hak memilih dan menjalankan agama di Indonesia dijamin secara konstitusional di Pasal 29 Ayat (1) dan (2).

Penggunaan frasa “agama yang belum diakui” dalam UU Administrasi Kependudukan secara implisit menunjukan bahwa memang ada agama yang “diakui” dan “belum diakui”.

Hal ini adalah pembenaran atas miskonsepsi selama ini.

Selain itu, transisi dalam sistem administrasi juga masih kerap menimbulkan berbagai permasalahan, lantaran pembatasan pilihan administratif hanya pada beberapa agama saja.

Seperti dalam sistem pendidikan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan formulir-formulir administrasi yang membatasi pilihan pada enam agama secara terbatas.

Meluruskan Duduk Perkara

Indonesia tidak pernah membatasi pengakuan hanya pada enam agama. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 menyebutkan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu sebagai agama-agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia.

Undang-undang ini sendiri, pada dasarnya diteken sebagai pedoman bagi pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama.

Tidak terdapat satu pasal pun, yang  mengatur adanya pengakuan terbatas pada keenam agama tersebut.

Sebaliknya,    UU ini memuat substansi bahwa agama-agama lain, termasuk Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Thaoism dan aliran kepercayaan tidak dilarang di Indonesia.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Hal ini secara jelas menunjukan bahwa paradigma berfikir adanya pengakuan negara terhadap enam agama adalah sebuah miskonsepsi.

Indonesia mengakui keberadaan semua agama yang dianut oleh warganya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Perbaikan-perbaikan dalam urusan administrasi negara terkait dengan problematika agama adalah pekerjaan yang perlu diselesaikan.

Melalui reformasi peraturan perundang-undangan di lembaga legislatif, negara harus hadir dan menjalankan tugasnya dalam menjamin  kebebasan memilih dan menjalankan agama sebagai bagian hak asasi manusia yang fundamental. (TRAS)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *