PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
“Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pendapatan daerah secara keseluruhan di targetkan sebesar Rp. 944.371.709.345,48, dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 telah tercapai Rp. 1.039.362.688.752,02,- atau 110,06%,” ujar Walikota Pangkalpinang di hadapan para Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (27/3/2023).
Pencapaian pendapatan daerah ini disampaikan Walikota Pangkalpinang pada agenda Rapat Paripurna VII masa persidangan kedua, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.
Agenda Rapat Paripurna ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang.
Selain Walikota Pangkalpinang, agenda rapat ini dihadiri Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dijelaskan Molen, sapaan akrab Walikota Pangkalpinang ini, adapun kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap total pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang salah.
Selain itu juga Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun anggaran 2022.
“Indikator capaian pada urusan ini (Pendidikan) antara lain dapat ditunjukkan dari jumlah sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang di bangun (SD) sebanyak 1 unit, jumlah ruang kelas yang dibangun sebanyak 1 ruang. Disamping itu juga jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar yang mendapat peningkatan kompetensi dan karir sebanyak 170 orang,” ungkap Molen.
Guna memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, tambah Molen, Pemerintah Kota Pangkalpinang selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah menyediakan rumah singgah bagi masyarakat yang akan berobat di Jakarta dan Palembang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas ambulans dan makan minum gratis.
Selain itu juga adanya peningkatan layanan di RSUD Depati Hamzah berupa layanan CT Scan, Scan Monografi dan fasilitas ruangan VVIP.
Untuk pencapaian penyelenggaraan urusan kesehatan dapat di lihat dari beberapa indikator kinerja kunci seperti rumah sakit rujukan tingkat kota yang terakreditasi adalah sejumlah 5 rumah sakit.
Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 94,77%, ibu bersalin mendapatkan biaya persalinan 96,06%, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 99,36% serta cakupan pelayanan balita sesuai standar 91,48%.
Molen juga menerangkan urusan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, stabilitas keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan bencana, bidang sosial, pelayanan perizinan dan penanaman modal, pengendalian penduduk, peningkatan pertumbuhan ekonomi daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/tras)
