Pendirian PTN Konghucu Pertama di Bangka: Mengapa Harus Dipermasalahkan?

Andri Yanto, Mawapres Utama Universitas Bangka Belitung 2021 & 2022. (Foto: dok Andri)

Penulis: Andri Yanto

OPINI, TRASBERITA.COM — Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi pembentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Konghucu pertama di Indonesia. Sejak 2019, pemerintah telah merintis persiapan menuju pembangunan, dan menetapkan tempat berdirinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bacaan Lainnya

Meski sempat terhambat akibat refocussing anggaran dalam masa penanganan Pandemi COVID-19, pada 2022, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk pembersihan dam penyiapan lokasi pra-pembangunan fisik yang rencananya dimulai pada 2023 mendatang. Lahan tempat akan berdirinya PTN Konghucu tersebut, berlokasi di Desa Batu Belubang, Bangka Tengah, diatas tanah seluas 2,9 hektar.

Namun, wacana pembangunan tidak semudah yang direncanakan pemerintah. Baru-baru ini, muncul berbagai petisi dan suara penolakan masyarakat yang mengkhawatirkan berbagai potensi konsekuensi sosial apabila PTN Konghucu benar dibangun di Bangka Belitung.

Pada 1 Juni 2022 lalu, masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, menyamaikan keberatan dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Masyarakat menilai, pembangunan PTN Konghucu seharusnya tidak ditempatkan di Bangka Belitung, lantaran mayoritas masyarakat Babel telah memeluk agama Islam. Terlebih, terdapat beberapa daerah lain yang dalam pertimbangan masyarakat lebih relevan, dengan pertimbangan demografi dan sebaran pemeluk agama, seperti Singkawang, Kalimantan Barat.

Meski demikian, Koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Tengah, dalam rapat yang sama, juga menyampaikan bahwa penolakan tersebut tidak berkaitan dengan sikap rasisme atau diskriminasi agama, melainkan murni dengan pertimbangan mayoritas masyarakat Babel yang beragama Islam sehingga pembangunan dinilai tidak efektif.

Meski demikian, bukan berarti sikap penolakan masyarakat dapat dibenarkan. Hubungan kausal antara pembangunan PTN dan alasan penolakan, dalam pandangan penulis, setidaknya mencerminkan tiga poin penting.

Pertama, masyarakat mengkhawatirkan pembentukan PTN Konghucu dapat mempengaruhi kehidupan beragama umat Islam, yang menjadi agama mayoritas dengan pemeluk 89,98%, berbanding dengan pemeluk Konghucu sebanyak 2,01%. Keberadaan PTN Konghucu dianggap dapat menjadi sentra Konghucuinisasi dan secara bertahap memperbesar jangkauan dan kuantitas masyarakat Konghucu di Bangka Belitung. Hal ini tidak terlepas dari akan semakin banyaknya masyarakat Konghucu yang berdatangan ke Bangka Belitung, baik untuk keperluan belajar maupun menetap dan bekerja.

Kedua, potensi gesekan antar umat beragama. Kekhawatiran membesarnya jumlah penganut dan berdirinya pusat pendidikan tinggi agama minoritas di Bangka Belitung, menurut Ketua Koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Tengah, dapat menimbulkan gesekan antar umat beragama.

Ketiga, sebagai wilayah yang memiliki penganut Konghucu dalam jumlah minoritas, kurang dari 30.000 penduduk, pembangunan PTN Konghucu dinilai tidak efektif dan tidak memiliki nilai strategis, sehingga pemerintah seharusnya menetapkan pembangunanya di wilayah lain dengan penganut agama Konghucu lebih banyak.

Bagaimanapun perluasan alasanya, penolakan masyarakat terhadap upaya pembangunan PTN Konghucu tidak dapat dilepaskan dari stigma agama, dan menitikberatkan pada ketidaktepatan kebijakan pemerintah untuk memberi ruang bagi agama minoritas dengan pemberian akses pendidikan tinggi negeri di wilayah yang masyarakatnya mayoritas telah beragama Islam.

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pikiran memang merupakan bagian hak konstitusional, dan langkah masyarakat dengan mengajukan aspirasi penolakan kepada DPRD Bangka Tengah sudah tepat, meski dengan demikian, kritik terhadap masyarakat juga dapat dibenarkan. Dalam uraian tulisan ini, penulis akan menyampaikan beberapa poin keberatan atas penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PTN Konghucu pertama di Indonesia yang akan didirikan di Bangka Belitung.

Pendidikan Sebagai Hak Asasi yang Fundamental

Indonesia berada dalam era transisi pembangunan yang mensyaratkan hadir dan bertumbuhkembangnya sumber daya manusia dengan kapasitas dan kapabilitas tinggi dalam segala aspek, demi menyokong progresifitas pembangunan nasional.

Hubungan global yang semakin pragmatis dan diwarnai dengan iklim kompetisi, mengharuskan Indonesia untuk mampu beradaptasi dalam kerangka penguasaan teknologi, kemajuan pemikiran, dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri. Kualifikasi tersebut, adalah unsur modalitas yang menjadi tulang punggung dalam menegakan bangsa ini agar mampu berdikari. Untuk upaya tersebut, Pasal 31 UUD 1945 tegas dan solid menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional dan fundamental bagi setiap warga negara, terlepas dari segala identitas suku, agama, ras, dan bahasa.

Pemerintah, selain berkewajiban menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas, juga berkomitmen menggelontorkan dana sedikitnya 25% dari total APBN untuk menghadirkan pendidikan nasional bagi seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali.

Saat ini, progres pembangunan sektor pendidikan Indonesia terus berakselerasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hingga 2022, Indonesia telah memiliki 3.115 perguruan tinggi, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah tersebut, Perguruan Tinggi Negeri Islam menempati jumlah terbanyak berdasarkan klasifikasi agama, mencapai 58 unit, disusul oleh Kristen Katolik dan Protestan, serta Hindu. Sementara untuk PTN Buddha dan Konghucu, belum terdapat satupun yang berdiri diseluruh Indonesia. Padahal, berdasarkan demografi, terdapat sebanyak 2,03 juta jiwa penduduk Indonesia yang memeluk agama Buddha, dan 73,63 ribu penduduk beragama Konghucu, termasuk 29,29 ribu di Bangka Belitung.

Kehadiran PTN Konghucu pertama di Indonesia, merupakan bagian upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, terkhusus bagi masyarakat penganut agama Konghucu untuk memperoleh akses pendidikan sesuai dengan agamanya. Akses pendidikan semacam ini telah sejak lama ‘dinikmati’ oleh masyarakat agama mayoritas, namun belum dirasakan oleh masyarakat Konghucu. Pendidikan, seharusnya merata dan mengampu kepentingan semua golongan secara berkeadilan.

Tarik Ulur Kepentingan Mayoritas-Minoritas

Paradigma berfikir utilitarianistik dengan menganggap kepentingan mayoritas berada diatas kepentingan minoritas, adalah cara pandang yang reduksionis, lama, dan kaku. Anggapan bahwa suatu masyarakat minoritas tidak seharusnya memperoleh atau membangun aset untuk kepentinganya diwilayah yang mayoritas berbeda, adalah faset paling dasar dari lingkaran kompleks bernama intoleransi. Ketidakterimaan kelompok mayoritas atas kepentingan minoritas bukan lagi hal baru, bahkan dapat dianggap laten dan menjadi salah satu masalah sosial yang merenggangkan hubungan antar masyarakat di Indonesia.

Dalam survei yang dilakukan oleh Setara Institute selama kurun waktu 10 tahun, yakni 2010-2019, terhitung sebanyak 200 rumah ibadah gereja telah berhenti atau ditolak pembangunanya oleh masyarakat Islam, agama mayoritas. Pendirian rumah ibadah yang pada hakikatnya adalah kebutuhan dasar bagi setiap penganut agama, terpaksa menemui jalan terjal akibat belenggu mayoritas, yang sekali lagi, dengan alasan yang sama, mengkhawatirkan dapat menggangu masyarakat muslim atau menimbulkan gesekan kepentingan. Padahal, sependek pengetahuan penulis yang juga adalah Muslim, Islam tegas mengajarkan toleransi, penghargaan atas hak kepercayaan orang lain dengan berangkat pada firman, “Untukmu agamamu, dan untuku agamaku”.

Bukan hanya menyasar umat Nasrani, masyarakat Muslim Indonesia juga memiliki preseden yang cukup disayangkan dengan sejumlah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah lain, misalnya Kelenteng. Pada 2016, masyarakat Dumai, berdasarkan permusyawaratan sepihak menolak upaya pembangunan Kelenteng di daerahnya, dengan alasan bahwa sudah terdapat dua masjid di daerah tersebut. Lantas, apakah pembangunan Kelenteng kemudian akan membuat jamaah masjid berpindah rumah ibadah?

Sejatinya, pola-pola penolakan masyarakat terhadap kepentingan minoritas telah dan terus terjadi, sehingga nyaris tidak ada yang baru. Termasuk dalam konteks pembangunan PTN Konghucu, penolakan masyarakat juga berdasar atas alasan yang sama, persis, dan tidak berbeda. Disini, toleransi antar umat beragama diuji, pula apakah egosentrisme beragama masih memenangkan diri diatas nilai-nilai toleransi yang kerap digaung-gaungkan diatas pemancar suara seantero negeri.

Dalam prinsip kehidupan bernegara, Indonesia adalah negara yang mengakui diversifikasi, keberagaman. Bahkan, semboyan bangsa ini terlukis kuat dalam frasa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sayang, kata “satu” masih harus digarisbawahi, apakah benar telah berlaku untuk semua golongan atau golongan tertentu

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat seharusnya lebih terbuka terhadap perbedaan, memberi penghargaan tinggi atas hak privat seorang, termasuk pendirian rumah ibadan dan tempat belajar yang memadai. Prinsi ‘majority rule has to protect minority’ atau kekuasaan mayoritas harus melindungi minoritas, sudah seyogyanya diterapka dalam mengurai permasalahan ini.

Perspektif Agama Sebagai Ancaman Bagi Agama Lain

Dengan mengkomparasikan alasan penolakan pendirian PTN Konghucu dengan penolakan masyarakat atas pendirian rumah ibadah pemeluk agama mayoritas, terdapat satu konklusi sederhana yang pada dasarnya sangat disayangkan, yakni keberadaan rumah ibadah atau PTN sebagai ‘ancaman’ bagi agama lain, agama mayoritas. Narasi yang dibangun, ialah bahwa dengan adanya PTN atau rumah ibadah tersebut, aktivitas spiritual masyarakat mayoritas dapat terganggu, kekhawatiran menimbulkan gesekan, atau menghasilkan berbagai dampak negatifnya. Hal ini, menunjukan masih mengakar kuatnya pola pikir masyarakat bahwa agama dapat menjadi ancaman bagi agama lain.

Paradigma berfikir yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan, lantaran dapat menimbulkan fanatisme dan mengabaikan kepentingan masyarakat minoritas. Padahal, permasalahan rumah ibadah dan PTN yang menggunakan identitas agama, adalah isu yang sensitif, dan kebebasan beragama sendiri dijamin dalam konstitusi di Pasal 29A UUD 1945.

Oleh karena itu, dalam menanggapi perkara pembangunan PTN ini, masyarakat perlu melihatnya pula dalam perspektif penganut agama Konghucu, yang juga banyak jumlahnya di Bangka Belitung. Masyarakat tidak dapat melakukan suatu proyek pembangunan yang sangat berarti bagi golongan masyarakat lain, hanya karena adanya ‘ketakutan berlebihan’ yang hanya mungkin terjadi, bukan pasti terjadi. Agama seharusnya dipandang sebagai pedoman hidup yang memperhalus, mengharmonisasi, dan mempererat persaudaraan setiap orang, bukan suatu yang menjadikan seorang teralienasi dan saling memberi ancaman serta penolakan.

Bangka Belitung telah membangun kehidupan yang agamis, toleran, dan saling bergandeng tangan selama ratusan tahun. Masyarakat Muslim dan Tionghoa telah menjalin ‘persahabatan etnik’ yang dekat dan disatukan oleh simbol-simbol keagamaan yang harmonis, seperti misalnya, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Min yang bersebelahan di Muntok, Bangka Barat. Jika rumah ibadah bisa dibangun saling berdekatan, lantas, mengapa umat beragama harus berbondong-bondong melakukan penolakan pendirian tempat pendidikan agama lain?

Apakah toleransi benar adalah prinsip hidup yang tertanam, atau hanya berupa simbol yang tergambar dalam bentuk ornamen bangunan!? (Tras – Sosial Agama)

Penulis: Andri Yanto, Mawapres Utama Universitas Bangka Belitung 2021 & 2022

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *