Penunjukkan Pj Gubernur
Sudah ‘Menerabas’
Kesakralan Pancasila
Oleh: Prof. Dr. H. Bustami Rahman, M.Sc
TRASBERITA.COM — DALAM hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, pemimpinnya haruslah bijaksana. Selain secara pribadi mereka harus bijak, harus bijak pula secara hidup berbangsa dan bernegara.
Dari sisi pemerintahan terlebih lagi, wajib baginya untuk berlaku bijaksana.
Pancasila yang mendasari falsafah hidup bernegara adalah juga tuntunan kebijakan bernegara dan berbangsa.
Sehingga langkah-langkah yang diambil adalah kebijakan publik yang lahir dari batin kebijaksanaan seorang pemimpin.
Saya baca mulai ramai dibincangkan tentang calon-calon yang diusulkan untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Pj Gubernur yang lama.
Oleh karena ini hanya penjabat yang bukan hasil pilihan rakyat dari proses Pilkada, maka Pemerintah Pusat lah yang menunjuk siapa yang TEPAT untuk menjadi penjabat tersebut.
Persoalannya dimulai dari sini. Apakah hak normatif Pemerintah Pusat ini bisa digunakan dengan sewenang-wenang hanya berdasar like or dislike, atau berdasar kepentingan politik yang menguntungkan pihak-pihak yang terlepas dari kepentingan dan rasa kebutuhan sosial masyarakat?
Ingatlah bahwa penunjukan penjabat itupun sebenarnya telah nenerabas sila keempat dari Pancasila. Rakyat diam dan mau menerima karena ini ‘darurat’.
Nah, karena rakyat mau menerimanya, pemimpin merasa rakyat ini ‘narimo ing pandum’, patuh bebek kepada gembalanya.
Ajak ke sawah ikut, ajak pulang kandang ikut pula rame-rame. Dikira patuh dan narimo ing pandum itulah, pemimpin pun merasa tidak apalah tambah sedikit lagi langgar-langgar sila Pancasila itu.
Setelah menerabas sila keempat, maka sila kedua mulai pula diterabas. Human feeling mulai diabaikan.
Rasa sosial budaya mulai diterabas. Rasa Melayu digoyang dan rasa religi digetarkan.
Calon Pj dipertanyakan. Alamak kata orang Melayu, ape pulak ni.. Teruklah… Tak de ke calon lain di negeri ini?
Itu juga belum selesai upaya terabas menerabas itu.
Sila ketiga pun terbawa. Persatuan bisa terjejas.
Gonjang-ganjing di tengah masyarakat akan buat resah dan mencetuskan rusaknya rasa persatuan.
Sila kelima pun ikut pula bergetar hebat. Masak sih pemimpin tidak memperhatikan dengan seksama tentang penempatan penjabat tanpa menimbang keadilan proporsional?
Wah.. Jangan pula kita merambat ke Sila Pertama. Ini bagi saya suci dan keramat.
Saya belum berani bicara.
Cukuplah sampai disini saya mengingatkan para pemimpin di Pusat untuk take the breath.
Tarik napas panjang dulu sebelum ambil keputusan. (*/Tras)
Salam takzim dari saya.
