Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Terhadap Dampak dan Solusi Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bagian III)

Oleh : Dr. Efendi Sugianto, S.Pd.I.,SE.,MM. 

PERKUMPULAN masyarakat ekonomi syariah yang dikenal dengan sebutan MES merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan prinsif-prinsif syariah, maksud sistem ekonomi syariah mengimplementasikan nilai dan prinsif dasar syariah bersumber dari ajaran Islam yang universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Prinsif atau nilai sebagai landasan atau dasar pengembangan ekonomi syariah terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu Tauhid (keimanan), ‘Adl (adil), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma’ad (hasil).

Pada Juli 2023, Gabungan 2 Kota di Bangka Belitung mengalami inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) sebesar 2,14 persen dengan IHK 116,89. Tingkat inflasi  bulanan  atau  month to month (m-to-m)  sebesar  0,40  persen  dan  tingkat inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) sebesar 2,24 persen. Inflasi y-on-y di Kota Pangkalpinang sebesar 1,83 persen dan inflasi m-to-m sebesar 0,29  persen,  dengan  IHK  114,95.  Inflasi  y-on-y di Kota Tanjungpandan sebesar 2,69 persen dan inflasi m-to-m sebesar 0,58 persen, dengan IHK 120,42.

Dampak Inflasi di 2 (dua) Kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh  komoditas  bensin,  beras,  dan  rokok  kretek  filter.  Sementara  andil  inflasi m-to-m utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara, kenaikan tarif angkutan udara menjadi salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), khususnya di Kota Tanjung Pandan. Berdasarkan rilis BPS Babel mencatat bahwa inflasi Kota Tanjung Pandan pada September 2023 (y-on-y) sebesar 5,03%, dimana sebesar 1,005% disumbang oleh angkutan udara.

Provinsi Bangka Belitung merupakan urutan tertinggi ketiga inflasi di Indonesia, dengan asumsi belum terjadi kenaikan BBM. Dengan karakter sebagai negara kepulauan disebutkan bahwa selain karena volatile food (perkembangan harga komoditas pangan) yang memiliki kerentanan harga, faktor tingginya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya angka inflasi. Dampak kenaikan BBM ini selain berujung kepada naiknya harga jual barang maupaun jasa, serta berpotensi melemahkan daya beli rumah tangga, dan merambat kepada rendahnya produktifitas dan produksi barang atau jasa sehingga akan menyebabkan terganggunya perekonomian daerah, yang tercermin dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Solusi untuk mengatasi inflasi yaitu harus adanya konsistensi dari pihak pemerintah dengan masyarkat itu sendiri untuk mengatasi inflasi dengan visi dan misi perekonomian ke depan dengan membuat aplikasi dan kebijakan, sehingga inflasi tersebut bisa berkurang dan dapat diatasi. Dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang, dan mendorong investasi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan mengganggu perencanaan keuangan individu dan bisnis.

Langkah-langkah atau Solusi yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat antara lain:

1. Pemerintah dapat memonitor dan mengatur harga komoditas penting yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi, hal ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar, pengelolaan stok, dan kebijakan impor untuk menjaga stabilitas harga.

2. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik spekulasi dan manipulasi pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang tepat diperlukan untuk mencegah aksi spekulatif yang dapat memicu inflasi.

3. Meningkatkan produksi dan efisiensi dalam ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, dengan peningkatan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas dapat membantu memenuhi permintaan dengan baik tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan.

4. Pendidikan ekonomi dan kesadaran publik tentang inflasi sangat penting, dengan pemahaman yang lebih baik tentang inflasi, masyarakat dapat mengatur pengeluaran mereka dengan bijak, dan produsen dapat menetapkan harga secara wajar.

Kesimpulan

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada kenaikan harga energi dan pangan yang memicu peningkatan inflasi di berbagai daerah, maka pengembangan ekonomi syariah diyakini dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi. antara lain, dengan peningkatan peran masyarakat ekonomi syariah sebagai contoh mengajak pesantren untuk ikut  berperan dalam usaha pertanian dan produksi pangan. Hal tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian pesantren, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, maka diharapkan, dengan peran aktif banyak pihak, ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang hingga mampu berkontribusi lebih bagi pertumbuhan ekonomi nasional,  khususnya masalah Inflasi dan juga melebarkan jalan untuk pencapaian cita-cita Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah terkemuka di dunia dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. (*/Habis)

======
Dr. Efendi Sugianto, S.Pd.I,.SE.,MM adalah Dosen Pasca Sarjana di IAIN SAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelahiran Bandung 2 Maret 1964 ini sebelumnya merupakan seorang anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kasubdit Binpolmas Dit Binmas Polda Kepulauan Babel.

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan tak terbendung, sehingga anak ke-4 dari tujuh bersaudara pasangan M. Sukanda (alm) dan Hj. Onih Rohma ini mengajukan alih status dari Polrli ke sipil (dosen). Terhitung tanggal 1 Juni 2021 ia resmi beralih status ke sipil dengan pangkat terakhir Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Pendidikan keserjanaan (S1) diperoleh Efendi di dua kampus yakni STAI Sabili Bandung dan STIE Tridharma Bandung. Ia kemudian melanjutkan S2 dan meraih gelar Magister Manajemen (MM) di UNWIN Bandung. Selanjutnya ia menyelesaikan Studi S3 Bidang Ilmu Hukum Islam Jurusan Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain dosen di IAIN SAS, mantan Kasat Intel Polres Basel, Kabag SDM Polres Belitung, Kasetum Polda Kepulauan Babel, Kabag SDM Polres Bangka dan Wakapolres Bangka Tengah ini, juga mengajar pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pertiba Pangkalpinang.