Pimpin Apel Perdana, Pj. Walikota Budi Utama Ajak Semua ASN Dukung dan Sukseskan 5 Agenda Prioritas Kota Pangkalpinang

Laporan : lia
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM – Pejabat (Pj) Walikota Pangkalpinang, Budi Utama, Senin,(05/08/2024) pagi melaksanakan tugas perdananya sebagai Pembina Apel Gabungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Budi menjelaskan bahwa ia merasa bersyukur karena dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memimpin apel rutin sekaligus bersilaturahmi dengan seluruh ASN dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Ia mengaku ingin menjadikan momentum ini sebagai salah satu upaya untuk memotivasi bagi seluruh ASN dan honorer untuk meningkatkan kinerja, integritas dan profesionalitasnya dalam rangka meneruskan tugas dan pelayanan kepada masyarakat melalui program-program kerja yang sudah ada sebelumnya.

”Saya ingin kita tumbuh dengan semangat baru yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Saya juga tidak akan merubah kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi akan bekerja sesuai kewenangan dan aturan yang sebagai Pj. Walikota Pangkalpinang,” ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Desa Provinsi Bangka Belitung ini.

Budi juga mengajak seluruh ASN dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk lebih menjaga kedisiplinan kinerja dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

”Disiplin disini bukan cuma harus datang jam 07.00 pagi saja lalu pulang jam 16.00 wib. Tetapi saya ingin displin kerja dapat lebih diterapkan. Sehingga kalau pimpinan minta tugas selesai sore, maka sore harus selesai. Karena kita bekerja memang dituntut bekerja sesuai target dan pentingkan hasilnya,” tegas Budi.

Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari seluruh unsur Pemerintah Kota Pangkalpinang termasuk bersama unsur masyarakat, Budi Utama mengaku optimis 5 agenda perioritas Kota Pangkalpinang yakni merdeka stunting, gerakan bangkit PAD Kota Pangkalpinang, pengendalian inflasi daerah, dan tata penyelenggaraan pemerintahaan akan tercapai dengan baik sebagaimana yang diharapkan. (Tras)