Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
MENTOK, BANGKA BARAT — Di tengah keterbatasan anggaran, semangat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Bangka Barat justru menemukan energi barunya. Hal itu tercermin dalam kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Bangka ke Kantor Dinas P3AP2KB Bangka Barat pada Selasa (14/04/2026), yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan tersebut.
Kepala Dinas P3AP2KB Bangka Barat, Sarbudiono, S.Pd, menegaskan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk melemahkan upaya perlindungan. Sebaliknya, kondisi itu justru menjadi pemicu lahirnya kolaborasi yang lebih solid dan inovatif.
“Kami sadar betul bahwa anggaran yang ada memang terbatas, tetapi perlindungan anak dan perempuan tidak boleh berhenti hanya karena angka-angka di atas kertas. Kami memilih bergerak, berkolaborasi dan memastikan setiap kasus tetap tertangani secara maksimal,” ujar Sarbudiono.
Pertemuan tersebut membahas empat poin utama, mulai dari keterbatasan anggaran hingga strategi pemaksimalan penanganan kasus perlindungan anak dan perempuan. Namun di balik poin-poin teknis itu, tersimpan realitas sosial yang lebih dalam tentang luka, harapan dan perjuangan.
Sarbudiono menuturkan, setiap kasus yang ditangani bukan sekadar angka statistik, melainkan kisah manusia yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan nyata.
“Setiap laporan yang masuk itu bukan sekadar data. Itu sebagai jeritan yang harus kita dengar, itu sebagai harapan yang harus kita jawab. Kami tidak ingin ada satu pun anak atau perempuan yang merasa sendirian menghadapi masalahnya,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Bangka juga mendorong optimalisasi kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga lembaga sosial dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan kasus.
Sarbudiono menyambut hal itu dengan optimisme.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlindungan anak dan perempuan adalah kerja kemanusiaan yang membutuhkan banyak tangan. Alhamdulillah, di Bangka Barat kolaborasi itu berjalan sangat baik. Semua pihak hadir dengan kepedulian yang sama,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa upaya perlindungan tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi harus diperkuat melalui program pemberdayaan perempuan dan pencegahan sejak dini.
“Kami ingin perempuan di Bangka Barat tidak hanya terlindungi, tetapi juga berdaya. Ketika perempuan kuat, maka anak-anak juga akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat,” jelas Sarbudiono.
Lebih jauh, ia menggambarkan bahwa kerja-kerja perlindungan ini sering kali berlangsung dalam dan jauh dari sorotan, tetapi penuh makna.
“Ada banyak proses yang tidak terlihat. Pendampingan korban, pemulihan trauma, hingga memastikan mereka kembali percaya diri. Itu semua butuh waktu dan ketulusan. Kami berkomitmen untuk terus hadir di setiap proses itu,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sarbudiono kembali menegaskan bahwa komitmen Dinas P3AP2KB Bangka Barat tidak akan goyah.
“Kami ingin memastikan satu hal di Bangka Barat, tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jika itu terjadi, negara harus hadir dan kami memastikan kehadiran itu nyata, bukan sekadar janji,” tutupnya.
Dengan semangat kolaborasi yang terus terjaga, Bangka Barat kini melangkah dengan keyakinan bahwa perlindungan anak dan perempuan bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama yang menyentuh sisi paling mendasar dari kemanusiaan. (Tras)
