Penandatanganan Kerja Sama Kepala DP3APKB dengan RSIA Dzakirah Pangkalpinang, Kamis (23/04/2026)
Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
MENTOK, TRASBERITA.COM — Di balik selembar dokumen kerja sama yang ditandatangani dengan RSIA Dzakirah Pangkalpinang, tersimpan sesuatu yang menentukan upaya negara menyentuh ruang paling intim masyarakat yaitu keluarga. Di sana, di antara keputusan memiliki anak atau menunda, pemerintah mencoba hadir bukan sebagai pengatur, melainkan sebagai fasilitator masa depan.
Kepala DP3APKB Bangka Barat, Sarbudiono, S.Pd., menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari intervensi nyata melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 untuk memperluas akses masyarakat terhadap metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
“Kerja sama dengan RSIA terkait fasilitasi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang adalah program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang sepenuhnya difasilitasi pemerintah lewat DAK, sehingga membantu masyarakat dalam pembiayaan penggunaan metode kontrasepsi tersebut,” ujarnya, Kamis (23/04/2026)
Program ini, menurut Sarbudiono, menyasar langsung pasangan keluarga yang ingin merencanakan jumlah anggota keluarga secara lebih matang. Sebuah pilihan yang selama ini sering terhambat oleh persoalan biaya dan akses layanan kesehatan.
“Program ini memfasilitasi terutama pasangan keluarga yang ingin mengatur jumlah anak atau anggota keluarga dengan pembiayaan sepenuhnya dibantu pemerintah lewat DAK,” katanya.
Namun di balik bahasa kebijakan yang terdengar teknokratis, ada kegelisahan yang lebih mendasar tentang bagaimana memastikan setiap anak lahir dalam kesiapan, bukan dalam keterpaksaan. Sarbudiono melihat perencanaan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan yang kerap diabaikan.
“Pengaturan jumlah keluarga tentu dengan perencanaan dan tujuan agar bisa fokus memberikan kesejahteraan anggota keluarga, dengan perencanaan yang matang agar anak bisa mendapatkan perlindungan utuh atas kebutuhan hidup dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Kerja sama dengan RSIA Dzakirah Pangkalpinang pun bukan keputusan yang lahir dari ruang kosong. Ia menegaskan bahwa prosesnya melalui kajian dan pertimbangan panjang, terutama menyangkut standar layanan kesehatan.
“Dengan RSIA Dzakirah bukan serta-merta tanpa pembahasan maupun kajian. Tentu sarana kesehatan yang dimiliki dan prosedur pelayanan yang diberikan sudah terstandar,” jelasnya.
Lebih jauh, Sarbudiono memposisikan program ini bukan sekadar layanan kesehatan, melainkan investasi sosial jangka panjang. Sebuah taruhan negara terhadap kualitas generasi mendatang.
“Program ini merupakan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan generasi ke depan agar terencana dengan baik,” katanya.
Namun jalan menuju keluarga berkualitas tidak selalu mulus. Di lapangan, ia mengakui masih ada resistensi. Sebuah benturan antara program negara dan persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya sejalan.
“Pemahaman masyarakat terkait program keluarga berkualitas tentu harus diperjelas sehingga program ini bisa diterima dengan baik, bukan penentangan. Tidak semua masyarakat bisa menerima tujuan ini. Di sinilah fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Di titik ini, program KB tak lagi sekadar soal alat kontrasepsi, melainkan tentang bagaimana negara berbicara dan didengar oleh rakyatnya. Tentang bagaimana edukasi mampu mengikis keraguan dan menggantinya dengan kesadaran.
Lima tahun ke depan, Sarbudiono tidak berbicara tentang angka semata, tetapi tentang arah.
“Harapannya angka pertumbuhan penduduk bisa terkontrol dan pembangunan generasi dari program keluarga dapat tercapai secara bertahap,” ujarnya.
Di Bangka Barat, cerita tentang keluarga kini sedang ditulis ulang bukan oleh kebetulan, tetapi oleh perencanaan. Dan di balik itu, ada seorang birokrat yang mencoba mengubah wajah kebijakan menjadi lebih manusiawi bukan sekadar mengatur kelahiran, tetapi menjaga agar setiap kehidupan yang lahir memiliki peluang yang lebih layak untuk tumbuh. (*/Tras)
