Sedang Menunggu Tersangka, Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Babel Lanjut Penyidikkan Kejati Babel

ilustrasi. (ist)

Editor: bangdoi ahada

PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Begini kabar terbaru kasus dugaan tindak pidana korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung.

Bacaan Lainnya

Saat ini kasus dugaan SPPD fiktif tersebut ternyata sudah naik pada tingkat penyidikan yang sedang dilakukan intensif oleh  Tim Jaksa Pidsus kejaksaan tinggi (Kejati)  Bangka Belitung (Babel).

“Penyidikannya sedang intensif dilakukan Pidsus. Kaus ini menjadi prioritas untuk dituntaskan,”  ujar Budi Raharjo, Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Babel, kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu.

Hanya saja, Basuki belum bersedia menjelasakan secara rinci terkait modus dugaan tipikor yang dibidik, serta besaran potensi kerugian Negara akibat SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Babel.

Diakui Basuki, proses dan progres kasus dugaan SPPD fiktif tersebut terus dalam pengembangan penyidikan.

“Setiap kasus yang sedang disidik pasti dugaan kuatnya adalah adanya potensi kerugian negaranya. Maka dari itu terus dikembangkan penyidikannya serta diperiksa pihak-pihak terkait,” tukas Basuki.

Informasih yang dihimpun media ini, disebutkan bahwa pendalaman penyidikan tersebut atas dugaan penyimpangan pada SPPD sejak 2017 hingga 2019 lalu.

Item modus yang sedang didalami penyidik di antaranya terkait dengan dana transportasi SPPD para dewan saat tugas ke luar Bangka Belitung, serta anggaran transportasi dewan di dalam daerah.

Dari bocoran yang diperoleh media ini, disebut-sebut para pimpinan dewan bila dinas luar ke luar Bangka Belitung telah memiliki kendaraan operasional dinas dari pengadaan yang telah ada.

Dengan demikian tak perlu lagi adanya dana atas penyewaan kendaraan.

“Tetapi walau sudah ada kendaraan dinas di sana, masih ada penganggaran atas penyewaan unit transportasi.  Ini yang menjadi salah satu dugaan penyimpanganya,” ujar sumber ini.

Denga modus ini, kata Dia, sehingga menjadi percuma saja adanya ketersediaan kendaraan dinas.

“Bukankah pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan itu juga pengadaannya pakai uang rakyat, jadi jangan sampai mubazir,” tandasnya.

Media ini berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari pejabat terkait kasus dugaan SPPD fiktif tersebut, namun hingga berita ini diturunkan masih sedang diusahakan konfirmasi.

Dalam pemberitaan sejumlah media sebelumnya, disebutkan bahwa salah satu pejabat di DPRD Provinsi Babel berinisial SF sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik di awal tahun 2022 lalu.

Saat media ini mencoba mengkonfirmasi Kepada Mantan Setwan DPRD Provinsi Babel tahun 2017 itu Syaifudin Mata, dirinya membenarkan bahwa sekarang dalam proses penyelidikan di Kejati Babel.

“Walaikumsalam sekarang kan masih dalam proses di Kejati, kita tunggu aja hasil pemeriksaan di Kejati,” Kata Syaifudin Mata, saat dikonfirmasi Via Whatsapp, Jumat (1/4/2022).

Masyarakat Babel berharap pihak Kejati Babel serius menangangi kasus dugaan SPPD Fiktif ini.

Pasalnya, masyarakat tidak rela uang rakyat dikorupsi oleh pejabat negara maupun daerah, yang secara hak sudah mendapatkan gaji besar.

Kita tunggu proses selanjutnya dari Kejati Bangka Belitung, untuk mengungkap siapa saja calon tersangka dan besaran kerugian negara. (tras)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.