Editor: Bangdoi Ahada
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM — Rencana menghidupkan kembali layanan kapal cepat rute Jakarta–Bangka Belitung kembali menghadapi persoalan klasik yang hingga kini belum benar-benar terselesaikan, yakni sedimentasi di alur pelayaran.
Masalah ini mencuat dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Jumat (17/7/2026).
Di balik wacana peningkatan konektivitas laut, terungkap bahwa pendangkalan alur pelayaran masih menjadi hambatan utama bagi operasional kapal berkecepatan tinggi, baik di Pelabuhan Pangkal Balam maupun Pelabuhan Tanjung Pandan.
Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelindo, Henri Ginting, mengakui sedimentasi bukan persoalan sederhana.
Menurutnya, penanganannya membutuhkan pengerukan, koordinasi lintas instansi, hingga penyelesaian persoalan aktivitas pertambangan timah yang berada di kawasan alur pelayaran.
“Masalah sedimentasi cukup kompleks. Harus ada pengerukan dan koordinasi dengan berbagai instansi. Di dalamnya juga ada aktivitas timah sehingga perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kendala pelabuhan di Bangka Belitung bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut tata kelola ruang laut yang selama ini belum terintegrasi.
General Manager Pelindo Bangka, Yoga, mengatakan pihaknya telah melakukan survei kondisi alur pelayaran sebagai dasar tindak lanjut.
Namun ia mengakui Pelabuhan Pangkal Balam masih dipengaruhi pasang surut yang berdampak terhadap pelayanan kapal.
Kondisi serupa terjadi di Pelabuhan Tanjung Pandan. General Manager Pelabuhan Tanjung Pandan, Andi, menjelaskan pelabuhan tersebut berada di Sungai Cerucuk dengan fluktuasi pasang surut sekitar dua meter.
Menurutnya, sedimentasi yang terjadi berasal dari material yang terbawa dari hulu sungai, ditambah aktivitas pertambangan timah di kawasan tersebut.
Saat ini Pelindo juga tengah mengkaji penataan ulang kawasan Pelabuhan Tanjung Pandan agar selaras dengan pengembangan destinasi wisata Belitung.
Fakta-fakta itu memunculkan pertanyaan mendasar.
Selama sedimentasi terus terjadi akibat suplai material dari hulu sungai dan aktivitas pertambangan belum terkendali, apakah pengerukan semata akan menjadi solusi permanen?
Dalam berbagai kajian pengelolaan pelabuhan, pengerukan (capital dredging maupun maintenance dredging) memang menjadi langkah paling cepat membuka alur pelayaran.
Namun tanpa pengendalian sumber sedimentasi di daerah aliran sungai, pengerukan hanya akan menjadi pekerjaan berulang yang menyedot anggaran.
Solusi yang dinilai lebih berkelanjutan adalah melakukan penataan kawasan hulu Sungai Cerucuk, pengawasan aktivitas pertambangan yang berada di sekitar alur pelayaran, pembangunan sistem pengendali sedimen, serta menetapkan program pengerukan berkala berbasis hasil survei hidrografi.
Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara Pelindo, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, PT Timah, hingga aparat penegak hukum menjadi faktor penting agar penyebab sedimentasi dapat diatasi dari hulunya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Edi Nasapta menyoroti dampak langsung sedimentasi terhadap pelayanan penyeberangan.
Ia mengungkapkan kondisi kapal yang seharusnya dapat bersandar pada pagi hari justru harus menunggu hingga sore atau malam karena keterbatasan kedalaman alur.
Komisi III juga meminta peningkatan kualitas pelayanan Pelindo, mendorong pengembangan Pelabuhan Belitung Timur yang dinilai memiliki posisi strategis, serta mengusulkan agar pengembangan pelabuhan mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Anggota Komisi III Imelda mempertanyakan arah pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam, sementara Johan menyoroti keberadaan Jembatan Emas yang dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan dan pemeliharaan.
Di sisi lain, Imam Wahyudi mempertanyakan sejauh mana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam telah diusulkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) serta meminta penjelasan mengenai pembangunan yang telah dan akan dilakukan Pelindo di Bangka Belitung.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa menghidupkan kembali kapal cepat Jakarta–Bangka Belitung tidak cukup hanya menghadirkan armada baru.
Persoalan mendasar justru berada di bawah permukaan air: sedimentasi yang terus menggerus kedalaman alur pelayaran.
Tanpa penyelesaian menyeluruh terhadap sumber pendangkalan, konektivitas laut Bangka Belitung berpotensi terus bergantung pada pasang surut, sementara cita-cita menghadirkan pelabuhan yang modern dan andal akan kembali tertunda. (Tras)
