Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM–Ketua Ikatan Kekeluargaan Masyarakat (IKM) Bangka Belitung di Jakarta, Azwardi Azhar, menilai pernyataan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di salah satu media di Babel sebagai pernyataan keliru dan salah kaprah.
Menurut pria yang akrab disapa Away ini, selaku wakil rakyat Beliadi mestinya harus berhati-hati mengeluarkan statemen sehingga tidak menyesatkan dan menambah keruh suasana.
Sebelumnya, Beliadi dalam berita berjudul “Wakil Ketua DPRD Babel Minta Dua Kelompok Pro dan Kontra Pj Gubernur Berdamai, Jangan Diadu-Adu” mengungkapkan saat ini di Bangka Belitung sudah terjadi dua kubu masyarakat yakni yang kontra terhadap Pj Gubernur dan pro Sekda versus masyarakat yang pro Pj Gubernur dan kontra Sekda.
Beliadi juga menyebut kelompok masyarakat yang kontra Pj Gubernur dan pro Sekda itu beranggotakan sejumlah pejuang Pembentukan Provinsi Babel.
Sedangkan kelompok yang pro Pj Gubernur dan kontra Sekda adalah kelompok yang berasal dari ormas tertentu.
Kedua kelompok masyarakat ini, kata Beliadi, sama-sama datang demo dan meminta rapat dengar pendapat ke kantor DPRD Babel.
Beliadi juga menyebut munculnya dua kubu itu buntut dari perselisihan antara Pj Gubernur dengan Sekda.
“Saya melihat kondisi ini tidak sehat. Karena perselisihan Pj dan Sekda. Masyarakat ditarik-tarik. Diadu-adu, telalu besar kepentingan Babel ini, kalau hanya untuk mengurusi urusan mereka berdua Pj dan Sekda,” kata Beliadi.
Menurut Away, Beliadi salah dalam menilai persoalan pokok yang menjadi perhatian dan kepedulian yang di permasalahkan oleh kelompok Forum Bangka Belitung Peduli (FBBP).
“Sepanjang yang saya ikuti, FBBP itu mempermasalahkan statement yang dilontarkan oleh pak Pj Gubernur Babel selama kurang lebih 5 bulan menjabat. Tidak dalam kapasitas pro atau membela Sekda,” kata Away, Rabu (6/9/2023) malam.
Lebih lanjut, pria kelahiran Belitung ini mengatakan, yang dipersoalkan oleh FBBP adalah berawal dari pernyataan kontroversial Pj Gubernur yang kemudian berbuntut gaduh.
“Seingat saya ada 14 poin yang disampaikan pihak FBBP ke Mendagri melalui DPRD Babel. Antara lain soal ada pihak yang berupaya melakukan penyuapan atau pemberian uang 2 M kepada Pj Gubernur. Soal maling besar, soal indikasi nepostisme atau penempatan kakak kandung Pj sebagai Staf Khusus dan lain-lain. Pihak FBBP tidak ada kaitan dengan dugaan perseteruan Pak Sekda dgn Pj Gubernur. Itu urusan pribadi mereka berdua. Ini harus dikoreksi jangan nanti malah tambah bikin suasana jadi keruh,” harap Away.
Hal senada dikatakan Achmad Ferdy Firmansyah, salah seorang politisi dan tokoh muda di Pangkalpinang.
Menurut Firmansyah, pernyataan Beliadi itu membuktikan bahwa dia tidak memahami latar belakang kehadiran FBBP secara faktual.
“Dia berpandangan kehadiran FBBP dilatarbelakangi oleh aktor intelektual yang kontra sebelum pelantikan Suganda. Padahal FBBP ini hadir pasca pelantikan Suganda, dimana sebelumnya, tokoh-tokoh yang ada di FBBP ini, juga menerima dan sangat menghormati keputusan penempatan Suganda oleh Mendagri,” ungkap Firman.
Hanya saja, kata Firman, sejumlah kontroversial yang dilakukan oleh Suganda, baik statemen maupun sejumlah kebijakan dia yang membuat gaduh, menjadi sorotan.
“Dibentuklah kemudian FBBP ini sebagai forum resmi dan ruang untuk menyatakan pendapat ke DPRD Babel yang pokok tuntutannya meminta Mendagri mengevaluasi kembali penempatan Suganda sebagai Pj Gubernur Babel,” ungkap Firman.
Masih menurut Firman, sebagai salah seorang yang belakangan terlibat dalam FBBP, dirinya paham betul arah dan tujuan FBBP.
“FBBP murni memperjuangkan aspirasi dan kritisi terkait kontroversi Pj Gubernur. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal SARA apalagi ditunggangi oleh aktor intelektual (Sekda) seperti yang dituduhkan oleh kelompok tertentu,” jelasnya.
Firman menduga tuduhan SARA dan keterlibatan aktor intelektual kepada FBBP sengaja dihembuskan untuk mengalihkan isu sekaligus membuat stigma negatif terhadap FBBP.
“Intinya FBBP fokus pada persoalan etika kepemimpinan, tidak berjuang kepada oknum yang diuntungkan, tidak tendensius terhadap SARA, menjunjung tinggi plurarisme sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berjuang menghadirkan pemimpin Babel yang memiliki kualitas dari sisi kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual,” tandas Firman.
Firman menegaskan, seharusnya di saat FBBP dan kelompok yang pro Pj Suganda mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi, pimpinan DPRD termasuk Beliadi selaku Wakil Ketua DPRD, mengakomodir aspirasi kedua belah pihak sesuai tupoksi seorang legislator dengan tidak ikut terlibat memberikan statmen untuk menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak. (Tras)
