Editor: Ichsan Mokoginta Dasin
PANGKALPINANG, TRASBERITA.COM– Universitas Bangka Belitung (UBB) meminta agar Pj Gubernur Bangka Belitung berkenan menjadi salah seorang dosen hukum di UBB.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB) Derita Prapti Rahayu dan Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Progresif (Himmapro) UBB Wirtsa Firdaus beserta rombongan dengan Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, di Rumah Dinas Gubernur Minggu (9/4/2023).
“Ada beberapa hal yang mereka (UBB) sampaikan. Pertama mereka minta saya kalau bisa menjadi salah satu tenaga pengajar yang bisa mungkin menyumbangkan ilmu saya, karena masih sangat sedikit tenaga doktor,” ungkap Suganda.
Yang kedua, diungkapkan Pj Gubernur Suganda, juga dibahas mengenai kerja sama antara UBB dengan Pemprov Kep. Babel.
“Sehingga nanti banyak hal yang bisa dikerjasamakan, tentunya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, melalui proses yang secara akademis siap untuk dikontribusikan,” jelasnya.
Dikatakan Suganda, baik Pemprov Babel maupun UBB pada prinsipnya siap untuk mendukung program-program, bersinergi, baik dari sisi penelitian dan hal-hal lain yang mungkin diperlukan.
Sementara itu, Faisal salah satu Dosen FH UBB yang ikut dalam rombongan mengatakan tujuan audiensi kali ini tak hanya sekedar bersilaturahmi, namun juga menyambungkan beberapa gagasan-gagasan yang harus disampaikan kepada Pj Gubernur Babel.
“Yang pertama dalam rangka dies natalis, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ketua Himmapro UBB Wirtsa Firdaus bahwa selepas lebaran akan mengundang Pj Gubernur untuk hadir dalam acara round table di FH Magister UBB dalam rangka yang membicarakan persoalan timah di Babel,” terangnya.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa Pj Gubernur Suganda adalah seorang doktor yang dibutuhkan di FH UBB ini.
“SDM doktoralnya kami butuhkan, karena Pj Gubernur ini latar belakangnya juga menjadi Sekjen di Ombudsman RI, nanti akan kami minta waktu Pj Gubernur untuk mengajar walaupun cuma satu kali atau dua kali pertemuan. Ada mata kuliah yang inline dengan kompetensi Pak Pj Gubernur, yakni tentang hukum dan kebijakan publik,” tuturnya.
Selain itu juga, pihaknya ingin melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov. Kep. Bangka Belitung dalam rangka mengakselerasi proses akreditasi hukum.
“Kami juga akan melakukan diskusi-diskusi ringan, memberikan input informasi yang paling penting kepada Pak Pj. Gubernur tentang hal-hal apa yang strategis yang harus kita kerjakan dalam waktu kurun waktu 1 tahun masa kepemimpinannya ini,” tambahnya. (*/Tras)
