MERAWANG, TRASBERITA.COM–Sejumlah warga masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Bangka yakni Kecamatan Mendobarat dan Merawang, mengeluhkan kebijakan pembangunan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah setempat.
Menurut warga, banyak program pembangunan yang diusulkan ke pemerintah melalui dinas terkait, malah tak ditanggapi dan terkesan digantung.
Termasuk beberapa diantaranya merupakan pembangunan skala prioritas seperti infrastruktur jalan, jembatan, lampu penerangan hingga rambu-rambu jalan.
Hal ini disampaikan oleh warga masyarakat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bangka Fraksi Partai Gerindra, M Taufik Koriyanto, Selasa (27/07/2021) di Balai Desa Jurung Kecamatan Merawang.
Dikatakan Taufik, jika pembangunan dilakukan tak sesuai harapan masyarakat, sama halnya pemerintah sudah mengabaikan hak dasar kehidupan bermasyarakat.
“Di beberapa tempat dilaksanakan kegiatan reses ini, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat nyaris sama. Yakni soal usulan pembangunan yang tak ada kejelesan untuk direalisasikan. Jadi apa gunanya dilakukan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab kalau program prioritas yang diusulkan dari bawah tersebut tidak dapat direalisasi oleh pemerintah daerah. Kan tidak ada gunanya,“ tegas Taufik.
Taufik mencontohkan, salah satu kades di Merawang sudah berkali-kali menyampaikan proposal ke sejumlah OPD, terkait masalah pendidikan, dana hibah, masalah infrastruktur hingga masalah sosial lainnya.
“Tetapi oleh pihak OPD selalu dijawab kalau mereka tidak ada anģgaran terkait usulan warga masyarakat tersebut,” imbuh Taufik.
Taufik sangat mahfum, kalau dimasa pandemi ini banyak mata anggaran Pemkab Bangka yang di-refocusing.
“Tapi kan mestinya pemkab harus cerdas dalam membuat kebijakan dan perencanaan. Sehingga satu tahun ke depan mereka sudah bisa melihat mana belanja pegawai yang penting, mana belanja publik yang penting. Tidak terkesan kacau begini,” sesal Taufik.
Taufik menambahkan, apa yang sudah diusulkan oleh masyarakat, baik melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam maupun Musrenbangkab, mestinya harus diserap dan dilaksanakan.
Kalau tidak bisa tahun ini, ya bisa diundur tahun berikutnya.
“Janganlah harapan dan usulan masyarat kesannya digantung begini dan menjadi persoalan ke depannya,” sesal Taufik.
Dalam kesempatan tersebut Taufik juga menegaskan, kalau keinginan dan keluhan masyarakat pada saat dewan reses tidak bisa diserap dengan alasan tidak ada anggaran, lebih baik reses ditiadakan karena hanya akan membuang waktu dan tenaga saja.
“Padahal reses sangat penting dilakukan tiga kali dalam satu tahun guna menyerap aspirasi konsituen di dapil masing-masing,” ujarnya.
Masih menurut Taufik, salah satu faktor penyebab terhambatnya pembiayaan di sejumlah sektor pembangunan di Pemkab Bangka lantaran besarnya serapan dana untuk membayar pegawai honorer yang berjumlah puluhan miliyar.
Oleh sebab itu, lanjut Taufik, saatnya Pemkab Bangka untuk mengambil kebijakan mengurangi tenaga honorer yang ada saat ini.
“Asumsinya begini, dana Rp 90 miliyar yang diperuntukkan membayar 3000 tenaga honorer pertahun, dan jika kita rampingkan 30 persen saja dari jumlah honorer tersebut, maka paling tidak ada penghematan dana sekitar Rp 30 miliyar. Nah dana Rp 30 miliyar ini bisa dialokasikan untuk memenuhi sejumlah pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat,” papar Taufik. (TB02)